SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi menyampaikan Nota Penjelasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penambahan penyertaan modal bagi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur (Perseroda). Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/2/2026).

Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Tercatat, jumlah pelaku usaha di sektor tersebut mencapai 9,78 juta unit pada tahun 2024. Meski strategis, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala serius dalam mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan aset jaminan.

Gubernur Khofifah menekankan urgensi penguatan lembaga penjaminan daerah agar masyarakat dapat memperoleh skema permodalan yang lebih ramah dan adaptif.

"Besarnya jumlah pelaku UMKM ini membuktikan bahwa sektor tersebut memiliki peran strategis sebagai penopang utama perekonomian daerah, sekaligus penyerap tenaga kerja dan penggerak roda ekonomi lokal," ungkap Khofifah dalam rapat paripurna tersebut.

Baca juga

Ekonom UGM: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Perlu Reformasi Struktural

Berdasarkan data hingga Juni 2025, PT Jamkrida Jatim telah menyalurkan penjaminan kepada 122.750 UMKM dengan total nilai mencapai Rp10,11 triliun. Namun, ekspansi layanan penjaminan kini terbentur batasan regulasi dan kapasitas permodalan.

Sesuai Peraturan OJK, lembaga penjamin wajib menjaga gearing ratio maksimal 40 kali terhadap modal sendiri. Saat ini, posisi PT Jamkrida Jatim telah mencapai 35 kali.

"Kondisi tersebut menandakan keterbatasan ruang bagi perusahaan untuk memperluas kapasitas penjaminan tanpa adanya tambahan modal disetor," tegas Khofifah. Keterbatasan ini dinilai menghambat target perusahaan untuk menjangkau hingga 1 juta UMKM di Jawa Timur.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Saat ini, modal disetor perusahaan baru menyentuh angka Rp180 miliar dari total modal dasar sebesar Rp600 miliar.

Baca juga

Ramadan 2026, ACI Putar Roda Ekonomi Jatim Bersama 10.000 Mitra

Suntikan modal ini diharapkan dapat melonggarkan kapasitas penjaminan serta mendukung program prioritas seperti Kredit Sejahtera (Prokesra). Selain itu, langkah ini bertujuan mempercepat digitalisasi layanan penjaminan berbasis sistem host-to-host dengan mitra perbankan.

Gubernur berharap Raperda ini segera dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah yang implementatif. Hal ini penting guna mendorong pembiayaan UMKM yang lebih efektif dan efisien demi pembangunan ekonomi di Jawa Timur. (*)