TIMES SURABAYA, PACITAN – PPK Proyek pembangunan Pelabuhan Tamperan di Kabupaten Pacitan berinisial MA, dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 sebesar Rp7.965.137.000.00 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka baru. 

Penetapan itu tertuang pada Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor Print- 01/M.5.39/01/2024 pada tanggal 09 Januari 2024. 

Selain itu, Kejaksaan Negeri Pacitan juga mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan (T-2) Nomor Print- 01/M.5.39/01/2024 pada tanggal 09 Januari 2024, dengan masa penahanan hingga 29 Januari 2023.

"MA sebagai PPK pada proyek tamperan sudah ditetapkan tersangka pada tanggal 09 Januari 2024 lalu dan saat ini ditahan di rutan Pacitan," kata, Kasi Pidsus Kejari Pacitan Ratno Timur Pasaribu yang didampingi oleh Kasi Intel Yusaq Djunarto, Kamis (18/1/2024).

Kasus ini berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4964K/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Oktober 2023. 

Putusan ini juga mengacu pada keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 27 Maret 2023.

Kejaksaan Negeri Pacitan menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dan memberantas praktik korupsi di wilayah hukumnya. 

Proses penyidikan dan penegakan hukum akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan Negeri Pacitan juga telah melakukan penyitaan berupa uang kerugian negara dari tersangka MA senilai sekitar Rp1,8 miliar pada kasus tipikor Pelabuhan Tamperan yang terjadi pada 2021. “Pengembalian uang sudah final dari total kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar,” tambahnya. (*)