Surabaya – Dalam sebuah acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan penuh semangat dan agitasi yang kuat, Jokowi menyampaikan dukungan dua periode pada pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. 

Dukungan Jokowi pada pasangan Prabowo-Gibran bukanlah hal yang berlebihan, Jokowi pasti memiliki target politik untuk mengamankan dinasti politiknya, terutama mengamankan posisi Gibran dan memastikan PSI yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang, dapat berlenggang ke senayan.

Namun, tidak semua orang menganggap prilaku Jokowi adalah sebuah kelumrahan. Sebagian pengamat menyayangkan bahkan menganggap Jokowi tidak memiliki etika komunikaisi politik yang baik. 

Jokowi tidak memiliki sensitivitas etika, karena dengan membuat pernyataan tersebut, Jokowi telah membuat stabilitas koalisi pemerintah terancam terganggu dan paling tidak, akan saling curiga. 

Pernyataan Jokowi telah memaksa partai politik koalisi lebih awal memasang ancang-ancang, terutama partai-partai yang memiliki potensi memasangkan kadernya menjadi wakil presiden untuk Prabowo untuk berebut posisi wakil presiden. 

Demokrat punya AHY, PKB punya Cak Imin, Golkar ada Bahlil, PAN juga tentu berhasrat mengajukan Zulkifli Hasan untuk naik kelas menjadi wakil presiden. Kondisi ini tidak baik untuk Prabowo. Kondisi ini tidak baik untuk soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru memasuki tahun ke 2. 

Pernyataan Jokowi juga dianggap memberi tekanan pada Prabowo. Jokowi dianggap mengunci Prabowo dengan “memaksakan” Gibran kembali menjadi wakil presiden tanpa bisa memberi kesempatan pada Prabowo untuk bebas memilih wakil yang lebih berkualitas. 

Reaksi Partai Koalisi dan Gerindra

PDIP adalah partai yang paling keras mereaksi pernyataan Jokowi. Beberapa kader PDIP menyebut bahwa Jokowi gegabah dan menunjukkan kualitasnya yang belum naik kelas dari sekadar seorang politisi menjadi seorang seorang negarawan. 

Jokowi dianggap tidak berfikir yang lebih besar, yaitu negara, dia dituduh hanya sibuk mengamankan kepentingan politik dinastinya, hanya untuk kepentingan mengamankan posisi Gibran dan Kaesang, dua putra mahkotanya.

Partai-partai lain juga menunjukkan sikap yang tak jauh berbeda, meskipun tidak sevulgar PDIP yang menolak dan menuduh Jokowi sebagai seorang politisi yang haus jabatan, partai-partai politik yang berada dalam kabinet, semua mendukung kembali Prabowo untuk maju kembali sebagai calon presiden di tahun 2029 namun enggan mengikat kontrak politik untuk mendukung kembali Gibran sebagai wakil presiden untuk Prabowo.

Sikap politik partai-partai politik untuk memberikan dukungan pada Prabowo tapi tidak mau terikat dukungan pada Gibran adalah sebuah realitas politik yang lumrah. Paling tidak dari realitas ini dapat dipotret beberapa dinamika politik kontemporer, pertama, pengaruh Jokowi yang begitu dominan di saat masih menjabat sebagai Presiden mulai luntur dan Jokowi mulai ditinggalkan oleh partai-partai politik di tanah air. Tersisa PSI yang secara terbuka mendukung ide Jokowi untuk kembali menduetkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2029.

Kedua, semua partai politik, terutama partai politik yang memiliki kader potensial, kader yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas cukup tinggi sebagai wakil presiden, akan tetap membuka peluang untuk mengajukan kadernya sebagai pasangan Prabowo di Pilpres 2026. Demokrat ada AHY, PKB ada Cak Imin, Golkar ada Bahlil dan PAN ada Zulhas. 

Ketiga, sikap Gerindra yang cenderung pilih jalan aman adalah bukti bahwa Prabowo jeli dan cermat membaca politik masa depan. Dari beberapa pernyataan elit Gerindra nampak sekali mereka berhati-hati menyikapi pernyataan Jokowi. 

Satu sisi, para politisi Gerindra menghormati hak konstitusi Jokowi untuk mengusulkan pasangan Prabowo-Gibran kembali berpasangan di Pilpres 2029, namun sisi yang lain, elit Gerindra tidak memastikan bahwa pasangan tersebut akan tetap bersama. 

Sikap ini dapat dibaca sebagai sebuah bentuk kehati-hatian Gerindra dalam membaca peta politik ke depan. Gerindra tidak mau gegabah, Gerindra memilih berhati-hati sambil membaca konstelasi politik menjelang dan Pasca Pilleg 2029. 

Tentu Gerindra akan membaca dan mempertimbangkan koalisi dengan partai yang memiliki suara signifikan dan partai yang memiliki kader yang paling tinggi elektabilitasnya sehingga bisa dijual sebagai calon wakil presiden menemani Prabowo.

Gerindra tidak mungkin berjudi dan membeli kucing dalam karung. Mereka pasti menjaga peluang terbaik untuk memastikan bahwa traget Prabowo dua periode akan berjalan mulus dan tanpa “perlawanan” yang keras dari kompetitor Prabowo dan salah satu caranya adalah menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan dengan partai politik lainnya. 

Dengan mendukung Jokowi, dengan mendukung ide Jokowi untuk mendukung sejak awal pasangan Prabowo-Gibran dua periode adalah sama artinya dengan bunuh diri, sama artinya Prabowo dan Gerindra menutup kesempatan kader partai lain menjadi wakil presiden menemani Prabowo dan itu sama dengan menutup peluang dukungan partai-partai politik pada Prabowo pada Pilpres 2029.

Harapan Pada PDIP dan Upaya Penyelamatan Demokrasi

Dukungan partai-partai politik pada Prabowo bukanlah hal yang aneh, dukungan partai-partai tersebut penuh kalkulasi politik yang matang. Hingga saat ini, tingkat kepuasaan pada kepemimpinan Prabowo masih terbilang tinggi, dukungan pada Gerindra sebagai efek ekor jas (coattail effect) dari kepemimpinan Prabowo telah dirasakan sangat signifikan.  

Berikut juga realitas bahwa sejak reformasi, sejak Pilpres dilaksanakan secara langsung, tidak pernah ada presiden yang terpilih hanya sekali, hanya mendapat kesempatan memimpin dalam satu periode kepemimpinan, semua dipercaya untuk melaksanakan dan melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode. 

SBY dua periode, Jokowi dua periode, maka ketika Prabowo dipercaya akan memimpin Indonesia dua periode juga, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam analisis dan realitas politik nasional. 

Problemnya, dukungan dari semua partai politik pada Prabowo berpotensi akan menghilangkan ruang kompetisi dan kontestasi yang sehat dalam Pilpres 2029. Hingga saat ini, hanya PDIP yang secara terbuka berani mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Artinya, potensi lahirnya oligarki karena tidak adanya kekuatan penyeimbang akan terbuka lebar. Oligarki akan selalu tumbuh dan menguat ketika tidak ada kekuatan oposisi yang memberikan penyeimbang pada pemerintah yang berkuasa.

PDIP harus terus menjadi kekuatan oposisi. Tanpa oposisi dari PDIP, mungkin saja, publik akan skeptis pada proses demokrasi di Indonesia. Tanpa oposisi, sangat mungkin partisipasi akan mengecil dan bahkan hilang sama sekali, yaitu ketika publik merasa bahwa urusan negara akan selesai dengan rembug kecil para elit politisi, tanpa ada partisipasi mereka.

***

*) Oleh : Moh. Syaeful Bahar, Ketua LP2M UIN Sunan Ampel dan Wakil Ketua Lakpesdam NU Jawa Timur.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.