Surabaya – Hari ini saya dihubungi seorang senior. Senior yang sangat saya hormati, selain karena saya tahu kapasitasnya, saya juga mengagumi integritasnya. Dia seorang politisi, lama sekali mengabdikan diri di PPP, partai kebanggaan warga NU pada zamannya. 

Istiqamahnya di PPP, saya kira, adalah bukti cintanya pada partai ini. Padahal dengan jejaring yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki serta integritasnya yang kokoh, banyak partai lain yang tertarik membawanya pindah dari PPP setelah kejatuhan PPP di pentas politik nasional, pasca tidak masuknya PPP dalam ambang batas parliementary threshold. Tapi, setahu saya, dia tak berkenan. Dia tetap memilih istiqamah di PPP. 

Jelas sekali dalam kalimat demi kalimat, ungkapan demi ungkapan yang disampaikan oleh senior ini, bahwa dia sedang galau dan terpukul dengan kondisi PPP, terutama PPP Jawa Timur pasca pergantian sepihak Bu Nyai Munjidah Wahab ke Mukhit Efendy oleh DPP PPP kubu Muhammad Mardiono. 

“Ini seperti berebut tulang belulang, sudah tidak ada daging yang bisa dibagi, sisa tulang belulangnya. Ini seperti kapal mau karam, bukannya saling bersatu padu menyelamatkan kapal, tapi yang terjadi saling berlomba membuat lobang lebih banyak dan lebih besar”, ungkapnya. 

PPP dan Resolusi Konflik yang Gagal

Saya pernah menulis dan mengulas konflik dan kegagalan PPP untuk tembus ambang batas parliementary threshold. Saya menyoroti kegagalan PPP terutama kesalahan mereka dalam melakukan positioning pada Pilpres 2024 serta kegagalan mereka dalam melakukan kaderisasi. 

Pada tulisan kali ini, pasca telpon dari senior tadi, saya berfikir, pasti ada hal lain yang salah di PPP. Jawabannya, salah satu faktor dominan adalah mereka salah dalam mengelola konflik dan gagal melakukan resolusi konflik. 

Dalam kajian konflik, ada beberapa konsep yang bisa membantu menjelaskan konflik yang tak berujung di PPP ini. Pertama, konflik ini gagal terpecahkan, atau belum terpecahkan (unresolved conflict). DPP PPP tidak bisa menyelesaikan konflik pasca Muktamar X 2025. 

Jikapun ada intervensi pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, sehingga kubu Mardiono dan Agus Suparmanto nampak mau berbagi kepengurusan di DPP PPP, tapi ternyata itu hanya tampilan luarnya saja, tidak sebenarnya, di dalam, atau sejatinya, mereka masih saling intip, saling curiga dan saling waspada pada  intrik politik antar pihak.

Kedua, karena kegagalan dalam resolusi konflik, maka eskalasi konflik (conflict escalation) di PPP semakin menganga, semakin tak terkendali dan meningkat. Pemecatan Bu Munjidah Wahab adalah contoh paling sempurna dari meningkatnya eskalasi konflik tersebut. 

Sebagaimana diwartakan, SK pencopotan Bu Munjidah Wahab tidak dilengkapi tanda tangan Sekjen DPP PPP, Taj Yasin Maimoen. Tanpa tanda tangan Sekjen DPP PPP, sempurnalah anggapan bahwa kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto tidak satu kata dalam keputusan pencopotan Bu Munjidah.

Ketiga, karena konflik di DPP PPP tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu islah, maka konflik di PPP dipercaya akan mengarah pada kerusakan yang lebih besar (destruktive conflict), konflik di PPP mengarah pada zero sum game, yang terjadi adalah saling hajar, saling hancurkan. 

Tidak ada ruang dialog lagi, tidak ada  kemungkinan bertemu dan memilih jalan tengah untuk  menemukan win win solution, yang ada dan tersisa hanya prilaku distruktif untuk saling menghancurkan.

Media dan Mediator yang Tepat

Secara teoritis dan saintifik, konflik DPP PPP dan pemecatan Bu Munjidah Wahab hanya akan mendekatkan PPP pada kehancuran yang lebih sempurna. Ungkapan berebut tulang tanpa daging adalah sangat dekat dengan realitas PPP. Analog ini sempurna. PPP diambang kehancuran, PPP tak punya kekuasaan, PPP babak belur tapi elit PPP tidak peduli. Mereka masih saja terjebak pada ego dan dendam politik di internal.

Konflik PPP harus segera dihentikan, elit PPP harus segera mencari formula yang tepat. Beberapa langkah konkrit perlu segera dilakukan. Pertama, mulai menentukan proses mediasi yang adil, menghadirkan emdiator yang diterima oleh kedua belah pihak harus segera dilakukan. 

Jangan libatkan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin menjadi bagian yang adil. PPP harus percaya pada kekuatan di dalam. Misal, kiai-kiai sepuh yang  masih memilih bertahan di PPP. Tempatkan mereka sebagai mediator.  

Kedua, setelah ditentukan mediator yang diterima oleh kedua kubu, hal yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi. Negosiasi adalah langkah kongkrit untuk menemukan titik temu dan titik simpul yang masih mungkin dikompromikan. 

Semua kubu harus sadar bahwa mereka harus menurunkan tuntutan, mereka harus menghormati posisi kelompok lain yang bersebrangan. Intinya dialog. Ruang dialog harus dibuka dan dikedepankan. Tanpa semangat dialog ini, mustahil mediasi akan berhasil.

Ketiga, kompromi. Semua kelompok harus memiliki kesadaran yang sama, mereka butuh kompromi, mereka butuh menurunkan ego masing-masing, mereka harus mengedepankan penyelamatan PPP dari pada mempertahankan kepentingan kelompok. 

Elit PPP harus rasional, mereka harus memakai akal sehat dalam menentukan langkah-langkah politik ke depan, dan yang paling dekat dan mendesak adalah kompromi untuk kepentingan penyelamatan PPP.

Keempat, PPP harus percaya pada kadernya. PPP harus membangun kembali kepercayaan dirinya. Kader PPP banyak, mereka memiliki kualitas yang tak kalah dengan partai lain, dan yang terpenting, kader PPP memiliki militansi yang kokoh. Militansi ini seharusnya menjadi modal utama PPP. 

Dengan militansi ini, upaya untuk menghancurkan PPP dari dalam maupun dari luar akan dengan mudah ditangkal oleh PPP, karena bukan hal yang mustahil, bahwa konflik yang tak selesai di DPP PPP dan pemecatan Bu Munjidah Wahab di DPW PPP Jawa Timur adalah upaya dari pihak luar yang ingin menghancurkan PPP secara senyap, hancur dari dalam, caranya, hancurkan militansi dan soliditas kader PPP.  (*)

***

*) Oleh : Moh. Syaeful Bahar, Ketua LP2M UINSA Surabaya dan Wakil Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Timur.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.