Surabaya – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyoroti kesenjangan akses pendidikan menengah atas (SMA/SMK) di Kota Surabaya yang dinilai belum merata. Meski menyandang status kota metropolis dengan pembangunan masif, sejumlah kawasan padat penduduk di Surabaya ditemukan masih kesulitan menjangkau sekolah negeri.

Hal tersebut diungkapkan Musyafak usai melaksanakan kegiatan serap aspirasi atau reses di Surabaya, Senin (9/2/2026). Ia mencontohkan kondisi di kawasan Dukuh Pakis sebagai potret nyata ketimpangan tersebut. Menurutnya, wilayah yang didominasi gedung pencakar langit itu justru tidak memiliki fasilitas SMA atau SMK negeri yang memadai.

Ketiadaan sekolah di pusat kota memaksa siswa menempuh perjalanan jauh menuju wilayah lain. Musyafak menilai kondisi ini berisiko bagi pelajar mengingat kepadatan lalu lintas Surabaya yang sangat tinggi, sehingga dikhawatirkan mengganggu fokus serta keamanan siswa.

Kendala Lahan dan Kritik untuk Pengembang

Musyafak mengidentifikasi bahwa kendala lahan menjadi hambatan utama dalam pengadaan Unit Sekolah Baru (USB). Ia melontarkan kritik keras terhadap sikap pengembang perumahan yang dinilai enggan menyerahkan lahan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.

Baca juga

Sinergi Kampus-Industri, Langkah Universitas Ciputra Hadapi Disrupsi AI

Pengembang dianggap lebih memprioritaskan penyerahan lahan bernilai komersial dibandingkan peruntukan bagi pembangunan sekolah atau fasilitas publik non-profit lainnya.

Tantangan Fiskal Jatim 2026

Di sisi lain, upaya pemerataan pendidikan ini dibayangi tantangan fiskal berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2026. Musyafak menjelaskan, pendapatan provinsi mengalami penurunan drastis akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,8 triliun.

Kondisi keuangan daerah kian tertekan dengan adanya perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang kini lebih besar dialokasikan untuk kabupaten/kota. Selain itu, tren peralihan masyarakat ke kendaraan listrik mulai menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yang selama ini bergantung pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca juga

Naik Signifikan, Jumlah Pendaftar Unesa Jalur SNBP 2026 Tembus 53.237 Pendaftar

Komitmen Pendidikan di Tengah Keterbatasan

Meski menghadapi tantangan anggaran dan keterbatasan lahan, Musyafak menegaskan sektor pendidikan tidak boleh dikorbankan. Ia mendesak koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memetakan kembali sisa lahan fasum yang tersedia.

Jika tidak ada lahan hibah, ia menekankan pemerintah harus berani mengambil langkah pengadaan atau pembelian lahan demi pembangunan sekolah. Musyafak menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa akses pendidikan adalah syarat mutlak untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur di masa depan. (*)