TIMES SURABAYA, SURABAYA – Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi forum strategis untuk membahas solusi komprehensif terhadap berbagai isu, salah satunya isu pengangguran. 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendiktiristek) Prof. Brian Yuliarto memaparkan tiga formula utama yang tengah didorong untuk memastikan lulusan perguruan tinggi siap mengisi pasar kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

"Kita ingin lulusan kita itu bisa mengisi ruang-ruang yang ada," ujarnya saat ditemui usai pembukaan acara KPPTI 2025, Rabu (19/11/2025). 

Tiga pilar strategi yang menjadi fokus pemerintah diantaranya, penguatan kerjasama industri dan vokasi. Menurut Brian integrasi kurikulum dengan kebutuhan industri, terutama pada pendidikan vokasi sangat penting. 

"Kerja sama industri itu sangat penting di kita. Bahkan untuk pendidikan vokasi kita itu sekitar ada yang satu semester sampai satu tahun, itu program magang di industri. Itu tujuannya adalah agar lulusan kita betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan industri," jelasnya. 

Selain menyiapkan tenaga kerja siap serap, kementerian juga mendorong mahasiswa non-vokasi untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui inovasi.

"Kita juga ingin inovasi itu terus berkembang, kampus-kampus yang non-vokasi misalnya itu kita dorong agar lulusan-lulusan itu juga dapat membuat kreasi, yang pada akhirnya diharapkan mereka juga bisa menciptakan industri-industri baru, startup-startup baru yang pada akhirnya bisa membuka lapangan kerja," imbuh Brian. 

Pilar ketiga, lanjutnya, merupakan respons atas permintaan Presiden, yaitu mendorong tenaga kerja terampil Indonesia untuk mengisi lapangan kerja di luar negeri. Brian optimistis terhadap potensi ini, mengingat karakter bangsa Indonesia yang dinilai positif di kancah internasional.

"Karakter bangsa kita ini sangat baik, kita ini orangnya sopan-sopan, juga ulet dalam bekerja, ini sudah dikenal di luar negeri. Nah, kita ingin dorong kombinasikan dengan kemampuan skill yang ada," katanya. 

Lebih lanjut, saat ini, kementerian tengah intensif berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengatasi kendala utama, yaitu bahasa dan standar sertifikasi internasional.

"Harapannya standar-standar itu bisa dilakukan di Indonesia, sehingga mahasiswa kita atau calon lulusan kita itu tidak perlu pergi ke negara-negara yang dituju untuk mengambil sertifikasi dan lain sebagainya," tutur Brian.

Melalui KPPTI 2025, tiga formula tersebut diharapkan menjadi titik tolak bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. "Untuk secara simultan meningkatkan kualitas lulusan yang siap bekerja, berinovasi, dan bersaing di pasar global," pungkasnya. (*)