TIMES SURABAYA, SURABAYA – Universitas Airlangga (Unair) menggelar talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024, Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur' pada, Jumat (27/12/2024). 

Hadir sejumlah tokoh penting sebagai narasumber yang akan memaparkan refleksi bersama pemangku kepentingan negara hukum.

Talkshow yang dipandu Wakil Direktur Bidang III Sekolah Pascasarjana Unair, Prof Dr Suparto Wijoyo SH MHum ini, menghadirikan sejumlah narasumber.

Yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H Charis Mardiyanto SH MH, Wali Kota Surabaya, Dr Eri Cahyadi ST MT dan Direktur Utama (Dirut) PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono SE MM.

Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih dijadwalkan akan menjadi key note speech. Prof Nasih memaparkan pentingnya penegakan hukum yang humanis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Nilai ‘excellent with morality' yang menjadi tagline Unair Surabaya dinilai sangat relevan dalam upaya menegakkan hukum yang humanis bagi semua lapisan masyarakat.

Prof Suparto Wijoyo mengatakan, agenda ini diharapkan mampu membangun pandangan yang positif, bahwa penegakan hukum yang baik akan menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga akan berdampak pada perekonomian yang baik pula.

"Dunia usaha butuh kepastian hukum dan aparatur hukum yang berintegritas yang memberikan jaminan hukum berusaha untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Kondisi sosial politik dan hukum yang berkepastian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena ada ketenangan dan jaminan berusaha yang tidak dipolitisasi maupun dikriminalisasi," katanya.

Prof Suparto Wijoyo menegaskan, pengusaha butuh hukum dan aparatur hukum yang baik, dan Jatim telah memberikan iklim usaha yang baik dengan tata kelola pemerintahan berbasis good governance. 

"Bu Kajati, Pak Ketua Pengadilan Tinggi dan Wali Kota telah menciptakan suasana berusaha yang nyaman," ujarnya.

"Acara ini acara Rektor (Unair), dan di gelar di Gedung Rektorat Unair sebagai ajang refleksi bersama para pemangku kepentingan negara hukum. Jaksa dan hakim serta eksekutif dihadirkan ditambah dengan Dirut PT Sier sebagai korporasi negara yg sekaligus akademisi pasca," lanjutnya.

Sementara itu, dalam talkshow tersebut, Kajati Jatim, Mia Amiati memaparkan pentingnya penegakan hukum yang humanis, namun tetap profesional dengan menjunjung nilai keadilan dan profesionalitas. 

Pendekatan humanis, bukan berarti penegakan hukum jadi lemah atau permisif, tapi penegakan hukum yang menjunjung tinggi niai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Sedangkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, akan menyampaikan berbagai proyek strategis yang akan dibangun pada 2025 untuk mendorong pertumbuhan investasi di Surabaya. 

Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan investasi lebih dari Rp40 triliun, dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan penegakan hukum dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Saat dikonfirmasi terpisah, Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. 

Menurutnya, meskipun penegakan hukum di Jawa Timur telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih diperlukan penguatan untuk memastikan kepastian hukum di setiap sektor.

“Kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jawa Timur. Namun, kepastian hukum tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang konsistensi penerapannya di lapangan. Investor, baik domestik maupun asing, selalu melihat stabilitas hukum sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kredibilitas sistem hukum kita,” ujar Didik.

Ia juga menambahkan, bahwa PT SIER secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi Jatim dan beberapa Kejari di wilayah operasional perusahaan. 

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa iklim usaha yang kami tawarkan kepada para investor memiliki landasan hukum yang kuat. Kepastian hukum bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keharusan dalam menjamin kepercayaan dan keberlanjutan investasi,” tegasnya. (*)