TIMES SURABAYA, SURABAYA – Sebanyak 48.373 siswa SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur bakal menerima bantuan beasiswa senilai Rp1 juta per orang yang ditransfer langsung ke rekening melalui APBD 2025.

Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Puguh Wuji Pamungkas, mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk judi online atau game online.

Puguh menegaskan, beasiswa yang digelontorkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025 itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan.

“Dalam PAPBD ini, kita mengesahkan beasiswa untuk SMA, SMK, dan SLB di seluruh Jawa Timur. Jumlah penerimanya mencapai 48.373 siswa, dengan masing-masing mendapatkan Rp1 juta. Ini adalah wujud konsentrasi Pemprov Jatim untuk menekan angka kemiskinan melalui pendidikan,” kata Puguh, Rabu (10/9/2025).

Namun, politisi PKS itu mengingatkan potensi penyalahgunaan dana beasiswa, merujuk pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyoroti maraknya penggunaan dana bantuan sosial untuk judi daring.

“Kasus penyalahgunaan bantuan sangat mungkin terjadi. Karena itu, butuh pengawasan serius. Dana beasiswa ini memang ditransfer langsung ke rekening siswa melalui Bank Jatim tanpa potongan administrasi. Tetapi, peran guru, kepala sekolah, dan terutama orang tua sangat penting untuk memastikan penggunaannya tepat,” jelasnya.

Puguh menekankan, peran orang tua sangat krusial dalam memastikan dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif.

“Orang tua harus tahu bahwa anaknya menerima Rp1 juta dan digunakan untuk apa. Jangan sampai justru dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti game online atau bahkan judi online. Dengan pengawasan bersama, beasiswa ini akan benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.

Program beasiswa ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan di Jawa Timur. (*)