Surabaya – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mengambil langkah dengan menandatangani petisi dukungan resmi untuk mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Transportasi Online. Langkah tersebut diambil bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bentuk keberpihakan terhadap nasib lebih dari lima juta pekerja di sektor transportasi daring.

Di hadapan massa aksi Aliansi Geranat’s yang memadati Gedung DPRD Jatim, Rabu (20/5/2026), Musyafak menegaskan bahwa kekosongan regulasi setingkat undang-undang membuat posisi pengemudi online berada di pihak yang lemah. Pasalnya, aturan yang ada saat ini, baik berupa Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Gubernur (Pergub), dinilai tidak memiliki sanksi kuat untuk menindak pelanggaran.

"Sanksinya kan diatur di Undang-Undang. Kalau sekarang Perpres atau Pergub atau sekadar hanya edaran, tidak punya sanksi yang mengikat," ujar Musyafak Rouf di hadapan para pengemudi.

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Daerah Tidak Bisa Buat Perda Tanpa Undang-Undang

Menurut Musyafak, kebijakan sepihak dari aplikator mulai dari potongan komisi hingga penentuan tarif sepihak hanya bisa dibenahi jika ada instrumen hukum nasional yang tegas. Ia juga memaparkan bahwa daerah tidak bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) jika payung hukum di atasnya belum rampung.

"Provinsi kan kalau buat Perda pasti ada turunannya, ada Undang-Undangnya dulu baru ada Perda-nya. Perda dulu Undang-Undang nggak ada, kan nggak bisa," pungkas legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Baca juga

Hotline Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Warga Surabaya Keluhkan Masalah Parkir

Empat Poin Krusial Petisi Dukungan

Petisi yang ditandatangani oleh pimpinan eksekutif dan legislatif Jatim ini memuat empat poin krusial. Selain mengakui kekosongan regulasi memicu konflik sosial dan merugikan pengemudi, petisi ini berkomitmen mendorong percepatan RUU Transportasi Online agar masuk prioritas Prolegnas 2026 di DPR RI.

DPRD Jatim berjanji akan mengirimkan seluruh materi kajian data lapangan dari Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) ke Jakarta dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. (*)