SURABAYA – Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyusun langkah tata kelola menuju akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Penilaian akreditasi nanti meliputi sumber daya manusia, kinerja lembaga, sarana dan prasarana fasilitas pendukung, serta manajemen operasional hingga finansial. Akreditasi dinilai penting sebagai upaya peningkatan kualitas LKS.

Keberadaan organisasi sosial ini memang sangat membantu pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat. Seperti aksi-aksi sosial ketika terjadi bencana, memberikan perlindungan kepada lansia dan penyandang disabilitas, hingga membantu pengentasan kemiskinan.

Operasional LKS selama ini tidak semuanya mendapat bantuan dari Kemensos. Namun, juga mengandalkan partisipasi masyarakat.

Di tengah efisiensi anggaran, partisipasi masyarakat terutama optimalisasi filantropi dan dana CSR perusahaan dalam bentuk sarana maupun prasarana ini dinilai akan sangat membantu gerak LKS yang berada di bawah pengawasan Kemensos.

Potensi keterlibatan masyarakat maupun perusahaan dalam mendukung LKS akan lebih efektif jika organisasi ini memiliki akreditasi dan akuntabilitas. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan.

"LKS sebagai salah satu potensi sumber kesejahteraan, memang sebagian dibiayai secara gotong royong oleh masyarakat. Untuk itulah, kita ingin memperkuat LKS-LKS ini dengan memberikan suatu peluang untuk menjadi LKS yang terpercaya. Kalau LKS nya kredibel dan terpercaya, Insya Allah donatur akan mau membantu," kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat menghadiri acara Dialog Menteri Sosial RI & Gubernur Jawa Timur Dengan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Jawa Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur, Sabtu (9/5/2026).

Ia mengungkapkan, koordinasi bersama Pemprov Jatim dan seluruh pimpinan LKS baik yang bergerak dalam bidang perlindungan anak, lansia, maupun penyandang disabilitas ini bertujuan untuk bersama-sama merumuskan peningkatan pelayanan LKS. 

"Yaitu dengan melakukan revitalisasi sekaligus akreditasi, penguatan sumber daya manusia," ungkapnya.

Ketika LKS bisa memberikan terakreditasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik, maka kepercayaan publik akan meningkat. 

"Kita tahu di beberapa tempat ada kasus, tetapi kasus-kasus ini menjadikan kita untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi, memperkuat rencana aksi, dan memberikan intervensi," jelasnya.

Dalam proses perumusannya, Kemensos bekerjasama dengan pemerintah daerah mengumpulkan informasi terkait operasional LKS di setiap wilayah selama beberapa bulan terakhir. 

"Ada 13 ribu lebih yang tercatat sebagian sudah berbadan hukum, sekitar 30 persen belum berbadan hukum. Sementara 60 persen sudah terakreditasi, itupun ada yang C, ada yang B, dan ada yang A," kata menteri yang akrab disapa dengan panggilan Gus Ipul ini.

Dari angka 13 ribu unit LKS di Indonesia, sebagian besar berada di Jawa Timur atau sekitar 2.500 lebih unit LKS terdata.

"Untuk itulah, saya berterimakasih kepada Ibu Gubernur karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memulai lagi langkah-langkah ini, langkah revitalisasi untuk peningkatan mutu daripada pelayanan LKS bisa dimulai dari Jawa Timur," ungkapnya.

Sementara itu, Pemprov Jatim memastikan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses akreditasi LKS oleh Kemensos.

"Kali ini Kemensos sudah fokus untuk melakukan akreditasi, maka ini kesempatan untuk bisa memisahkan antara LKS yang masih belum disebut resmi maupun LKS yang sudah berjalan dengan baik," kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.(*)