SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 menjelang Idul Fitri.

Ia menegaskan, THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Menurut Suli, kewajiban pembayaran THR berlaku bagi seluruh pekerja tanpa membedakan status, baik pekerja tetap, kontrak, maupun paruh waktu. Pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak menerima THR secara proporsional, sedangkan pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih wajib menerima sebesar satu bulan upah.

Secara regulasi, pembayaran THR paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, Suli mendorong agar perusahaan membayarkan lebih awal.

Baca juga

Komisi E DPRD Jatim Minta Disnaker Awasi Ketat Pembayaran THR 2026

“Kami meminta agar dibayar lebih awal, minimal H-14, untuk menghindari konflik dan masalah ketenagakerjaan,” ujar Suli, Selasa (3/3/2026).

Ia juga mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR. Berdasarkan ketentuan, perusahaan yang melanggar dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan. Denda tersebut tidak menghapus kewajiban pokok pembayaran THR.

Selain denda, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif bertahap, mulai dari pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin usaha.

Suli meminta Disnaker Jatim melakukan inspeksi langsung terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan serta menindaklanjuti laporan pekerja. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Baca juga

Komisi IX DPR Tegaskan Komitmen Pengawasan Program MBG di Surabaya

Ia juga mendorong agar hasil pengawasan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan efek jera bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban pembayaran THR. (*)