SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperluas penerapan sistem parkir digital. 

Langkah strategis ini dinilai efektif dalam meminimalkan kebocoran anggaran serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat APBD Kota Pahlawan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, meyakini bahwa perluasan sistem parkir nontunai ini mampu membawa lonjakan pendapatan yang jauh lebih tinggi dari capaian saat ini.

"Riset di beberapa kota luar negeri yang menerapkan parkir digital menunjukkan adanya kenaikan pendapatan hingga 15 persen dari sebelumnya. Saat ini kita sudah ada kenaikan 10 persen, maka harus terus kita dorong perluasannya," ujar legislator PDI Perjuangan tersebut, Jumat (19/6/2026). 

Program parkir digital di Surabaya ini sejatinya telah diluncurkan sejak Januari 2026, namun baru berjalan efektif di berbagai titik pada Maret dan April. Meski terhitung baru, dampak positif terhadap PAD sudah mulai terlihat.

Kendati menunjukkan tren positif, Eri mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak lengah. Menurutnya, sistem yang canggih harus tetap diimbangi dengan kontrol yang kuat di lapangan.

"Sudah on the track (berada di jalur yang benar), tinggal pemerataannya diperluas dan pengawasannya diperketat," tegas Eri.

Apresiasi Inovasi Foto Jukir dan Catatan Evaluasi

Di sisi lain, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, memberikan apresiasi terhadap langkah inovatif Dishub Surabaya yang memasang foto Juru Parkir (jukir) resmi pada rambu parkir digital. Langkah ini dinilai ampuh meningkatkan kepercayaan publik.

"Kebijakan tersebut merupakan upaya positif untuk meningkatkan transparansi layanan parkir sekaligus meminimalkan serta memitigasi potensi kecurangan atau adanya jukir liar di lapangan," jelas Faris.

Meski begitu, Faris mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemasangan foto jukir semata.

"Dibutuhkan konsistensi pembaruan data petugas, perlindungan data pribadi jukir, hingga integrasi dengan sistem pembayaran dan pengawasan yang benar-benar berbasis digital," ujarnya.

Ia mengusulkan agar setiap jukir yang bertugas memiliki identitas khusus yang dapat diakses masyarakat.

"Kalau bisa ada tambahan identitas khusus untuk jukir yang bertugas, seperti nomor identitas jukir atau informasi siapa saja jukir yang bertugas di lokasi tersebut. Karena sangat sulit jika satu jukir bertugas seharian di lokasi yang sama," tuturnya.

Digitalisasi layanan parkir, lanjutnya, tidak boleh mengurangi intensitas pengawasan langsung yang selama ini dilakukan Dishub. Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan tetap menjadi faktor penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai aturan.

"Kehadiran petugas Dishub di lapangan tetap menjadi faktor penting. Selain untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi, pengawasan langsung juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan pengingat bagi para jukir agar tetap mematuhi aturan parkir digital," tandas Faris.

Seperti diketahui, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengungkapkan bahwa peningkatan pemasukan dari sektor retribusi parkir saat ini sudah menyentuh angka 10 persen. Kenaikan ini terhitung signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Peningkatan sekitar 10 persen ini terjadi karena sistem digital membuat pencatatan transaksi menjadi jauh lebih transparan. Kami akan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pendapatan retribusi ini,” ucapnya. (*)