SURABAYA – Gedung Indrapura mulai berbenah. Bukan soal fisik bangunan, melainkan pola kerja dan gaya hidup para penghuninya. Komisi A DPRD Jawa Timur kini tengah serius memperketat pengawasan terhadap efisiensi anggaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) Jatim. Salah satu terobosannya cukup mencolok: Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk beralih ke transportasi publik.

​Langkah ini bukan sekadar imbauan di atas kertas. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, bahkan sudah turun tangan memberikan contoh nyata.

Politisi Partai Gerindra asal Bojonegoro ini memilih menempuh perjalanan jauh dari rumahnya ke Surabaya menggunakan kereta api, lalu menyambung dengan transportasi daring menuju kantor.

​Dalam diskusi publik Pokja Indrapura di Surabaya, Rabu (29/4/2026), Budiono membagikan pengalamannya langsung di depan forum.

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

​"Saya sudah membuktikannya sendiri. Dari Bojonegoro naik kereta, lalu lanjut transportasi online ke kantor. Ternyata jauh lebih hemat biaya dan tenaga dibandingkan harus bawa kendaraan pribadi," ungkap Budiono.

​Menurutnya, kualitas transportasi umum saat ini sudah jauh lebih nyaman dan efisien secara waktu. Hal ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi para pegawai untuk tidak lagi bergantung pada kendaraan dinas atau pribadi untuk mobilitas harian.

​Budiono juga menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab besar dalam menjaga marwah anggaran daerah. Ia memastikan bahwa Komisi A tidak akan membiarkan kebijakan ini hanya menjadi formalitas belaka tanpa hasil nyata.

​"Setiap bulan kami akan menagih laporan dari OPD terkait upaya penghematan. Nanti akan kami evaluasi sejauh mana efektivitasnya. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami," tegasnya.

Baca juga

Hotline Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Warga Surabaya Keluhkan Masalah Parkir

​Pihaknya berharap, dengan adanya laporan rutin, setiap instansi bisa lebih disiplin dalam memilah pos anggaran mana yang bisa dipangkas tanpa mengganggu performa kerja. Budiono menutup pernyataannya dengan pesan bahwa efisiensi adalah kewajiban kolektif di tengah tantangan ekonomi saat ini.

​"Jika diterapkan semuanya, program pemerintah terkait efisiensi ini akan berdampak positif pada penanganan krisis energi," ucapnya. (*)