Surabaya – Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis (30/4/2026) menjadi momen penghakiman bagi sejumlah perusahaan daerah (BUMD) yang dianggap gagal memberikan keuntungan. Pansus BUMD mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dari total setoran keuntungan Rp488,1 miliar, hampir seluruhnya atau sekitar 86 persen hanya berasal dari Bank Jatim. Sementara itu, perusahaan lain seperti PWU dan JGU kontribusinya sangat kecil, bahkan tidak sampai 1 persen.

​Kondisi ini memicu kritik keras karena manajemen BUMD dinilai terlalu santai. Juru Bicara Pansus BUMD, Abdullah Abu Bakar, menegaskan bahwa selama ini tidak ada tolok ukur kerja yang jelas.

"Persoalan mendasar BUMD adalah tidak adanya sistem kinerja yang benar-benar mengikat. Aturan yang ada selama ini hanya formalitas di atas kertas, bukan hasil nyata," ujar Abdullah, Kamis (30/4/2026).

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

​Kritik Abdullah semakin pedas saat menyentuh masalah kesejahteraan pejabat BUMD. Ia merasa aneh melihat para pimpinan perusahaan tetap hidup mewah di tengah kinerja perusahaan yang jeblok.

"Sangat memprihatinkan, direksi dan komisaris tetap menerima gaji dan fasilitas tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sebanding, bahkan lemah," tambahnya.

Baca juga

Hotline Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Warga Surabaya Keluhkan Masalah Parkir

​Buntut dari rapor merah ini, DPRD Jatim merekomendasikan langkah ekstrem berupa penutupan atau pembubaran unit usaha yang terus merugi, seperti unit Karet Ngagel dan Carma.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini didesak untuk segera merombak total manajemen dan membentuk pusat kendali khusus agar perusahaan plat merah ini tidak lagi menjadi beban negara. Pemprov diberi waktu hingga Desember 2026 untuk bersih-bersih manajemen yang tidak produktif. (*)