Surabaya – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap rapor merah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Dalam rapat paripurna yang digelar di Surabaya (5/5/2026), Gerindra menegaskan bahwa BUMD tidak boleh hanya menjadi entitas administratif yang membebani kas daerah.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyoroti ketimpangan kontribusi yang sangat jauh antar perusahaan pelat merah tersebut. Data menunjukkan bahwa dari total dividen Rp488,1 miliar, hampir 86 persen atau sekitar Rp420 miliar lebih hanya disetor oleh satu perusahaan, yakni Bank Jatim.

"Kondisi ini menunjukkan kontribusi BUMD kita belum merata. Masa hampir 86 persen cuma dari satu entitas? Ketergantungan yang tinggi pada sektor perbankan ini harus jadi alarm buat kita semua agar struktur kontribusi ke depan lebih sehat dan beragam," ujar Bima Rafsanjani Rafid.

Tak hanya soal dividen, Gerindra juga menyoroti banyaknya aset daerah yang tidur atau idle. Beberapa BUMD seperti PT Puspa Agro dan PT Jatim Grha Utama dinilai belum optimal mengelola aset yang mereka miliki. Bukannya untung, aset-aset ini malah sering kali menjadi beban karena biaya pajak dan perawatan yang terus berjalan.

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Bima juga menekankan perlunya perombakan pada sistem penilaian kerja (KPI) direksi dan komisaris yang selama ini dianggap terlalu bersifat formalitas.

"Kami mendukung penerapan KPI yang berbasis arus kas dan kontribusi riil ke PAD, bukan cuma laba akuntansi di atas kertas. Kalau direksi atau komisaris tidak memenuhi target, ya harus ada evaluasi profesional dan objektif. Jika perlu, lakukan penyegaran manajemen," tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Gerindra mengusulkan pembentukan Badan Pengelola BUMD mandiri yang terpisah dari Biro Perekonomian. Langkah ini diharapkan bisa memangkas birokrasi yang kaku agar BUMD bisa bergerak lebih adaptif dan lincah layaknya sebuah bisnis profesional.

"BUMD harus kembali ke khitahnya sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan beban fiskal. Kami di Gerindra akan terus mengawal agar aset rakyat ini dikelola secara bersih, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jawa Timur," tutup Bima. (*)