Surabaya – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur resmi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rapat Paripurna Internal di Gedung DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026). Langkah ini diambil untuk mengganti regulasi lama (Perda No. 3 Tahun 2013) yang dinilai sudah usang dan masih memakai paradigma belas kasihan (charity based).

Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Siti Mukiyarti, menegaskan bahwa perubahan ini adalah mandat undang-undang agar penyandang disabilitas di Jawa Timur mendapatkan hak yang setara sebagai manusia bermartabat. Menurutnya, disabilitas bukan lagi hambatan untuk hidup mandiri jika didukung oleh sistem yang inklusif.

"Kita harus bergeser dari pola pikir bantuan sosial semata menuju pemenuhan hak asasi manusia yang setara. Negara wajib memberikan jaminan agar tidak ada satu pun warga Jatim yang tertinggal dalam agenda pembangunan, sesuai prinsip No One Left Behind," ujar legislator fraksi PKB ini.

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Data menunjukkan urgensi ini sangat nyata. Terdapat perbedaan data yang cukup kontras antara BPS dengan 3,42 juta jiwa dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sebanyak 1,86 juta jiwa. Selain itu, akses pendidikan masih menjadi rapor merah, di mana 21,22% penyandang disabilitas belum/tidak pernah sekolah, angka yang sangat jauh dibanding penduduk non-disabilitas yang hanya 3,38%.

Sektor ketenagakerjaan pun setali tiga uang. Dari puluhan ribu perusahaan di Jatim, baru 60 perusahaan yang melapor telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Padahal, ada kewajiban kuota 2% untuk instansi pemerintah/BUMD dan 1% untuk swasta.

Baca juga

Hotline Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Warga Surabaya Keluhkan Masalah Parkir

"Rendahnya serapan kerja ini karena mismatch keterampilan dan kuatnya stigma. Melalui Raperda ini, kita akan memperkuat fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kesehatan," tambahnya.

Raperda baru ini nantinya akan mengatur cakupan yang lebih luas, mulai dari validasi data terpilah, perencanaan anggaran yang responsif disabilitas, hingga pembentukan Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga advokasi independen. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh lapisan masyarakat bisa berkontribusi aktif tanpa terkecuali. (*)