SURABAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyuntikkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp300 miliar kepada PT Jamkrida Jatim mendapat sorotan tajam. Fraksi PKB DPRD Jatim menilai kebijakan yang diklaim untuk melindungi 9,78 juta UMKM tersebut dipenuhi asumsi finansial yang tidak realistis dan berisiko merugikan APBD.

Anggota DPRD Jatim, Ibnu Alfandy Yusuf, mengingatkan eksekutif agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara profesional, bukan sekadar gimmick keberpihakan.

"Dukungan kepada UMKM tidak boleh dibungkus dengan asumsi-asumsi yang terlalu optimis dan berhalusinasi," tegas Ibnu sebagai juru bicara saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB.

Berdasarkan analisis Fraksi PKB, terdapat pertentangan antara misi sosial Jamkrida dan beban komersialnya. Pemprov menuntut Jamkrida menjalankan fungsi alokasi negara untuk UMKM, namun di saat bersamaan membebankan target finansial raksasa. Angka Internal Rate of Return (IRR) dipatok 24,70 persen dan Cost of Equity mencapai 46,81 persen.

Menurut Ibnu, tekanan mengejar dividen ini akan menggeser orientasi perusahaan menjadi murni profit-oriented. 

"Ujungnya, Jamkrida hanya berfokus pada UMKM yang sudah mapan dan aman secara finansial. Sementara warga kecil yang berisiko tinggi malah ditinggalkan," kritiknya tajam.

Baca juga

Satpol PP Surabaya Intensifkan Razia RHU, Dua Lokasi Terjaring Edarkan Miras

Lebih jauh, PKB membongkar tingginya profil risiko kredit Jamkrida. Rasio utang terhadap modal perusahaan saat ini tercatat menyentuh 35,76 kali. Bahkan setelah disuntik dana Rp300 miliar, rasionya diproyeksi masih berada di angka 27,36 kali.

"Angka ini jauh melampaui batas kewajaran lembaga penjamin yang sehat, yakni di kisaran 7 hingga 12,5 kali. Jamkrida berada pada eksposur risiko ekstrem," beber politisi dapil Jatim IX tersebut.

Sikap skeptis Fraksi PKB makin menguat saat membedah asumsi pertumbuhan penjaminan yang ditargetkan mencapai 30-35 persen per tahun. Secara analitis, data ini bertolak belakang dengan realita makro ekonomi.

"Data Bank Indonesia dan OJK menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM nasional hanya di kisaran 10-12 persen. Apakah realistis mengasumsikan Jatim tumbuh hingga tiga kali lipat dari tren nasional?" tanyanya menyangsikan validitas data Pemprov.

Selain metrik yang tidak masuk akal, skema kemitraan Jamkrida dengan pihak bank juga dinilai pincang. Skema saat ini menciptakan moral hazard di mana bank bisa abai dalam analisis kelayakan kredit karena risiko utamanya dialihkan ke Jamkrida.

Baca juga

Gubernur Khofifah Turun Langsung Tinjau Banjir Probolinggo, Petakan Skala Prioritas Intervensi

"Ini ada ketimpangan serius. Risiko gagal bayar ditanggung rakyat Jawa Timur melalui APBD, sementara manfaat terbesar dari pertumbuhan kredit tetap dinikmati oleh perbankan," ujar Ibnu.

Sebagai bentuk tanggung jawab mengawal uang rakyat, Fraksi PKB memberikan ultimatum. Mereka menuntut perombakan tata kelola, disiplin fiskal, dan pembagian risiko yang adil dengan pihak bank.

"Kami akan menolak Raperda ini apabila tidak disertai perubahan substansial. Jamkrida maksimal hanya boleh mengambil 20-30 persen risiko pertanggungan, sisanya harus ditanggung perbankan," ucapnya. (*)