TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti krisis antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang menyebabkan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur. Ia menegaskan perlunya langkah strategis, terutama melalui reformasi Balai Latihan Kerja (BLK), untuk mengatasi TPT Jatim yang masih mencapai 1 juta jiwa.

Puguh Wiji Pamungkas memaparkan bahwa TPT di Jawa Timur didominasi oleh usia produktif, di mana penyumbang terbesar adalah lulusan SMA/SMK.

“Jawa Timur masih berada di angka 4,1%, dengan sekitar 1 juta jiwa yang menganggur dan harus dicarikan solusinya," terangnya dalam podcast Ngopeni Rakyat TIMES Indonesia.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan dengan berapapun jumlah pengangguran pasti akan berdampak menuju bencana sosial.

Puguh Wiji menyoroti praktik industri yang menerapkan syarat ketat dan dinilai diskriminatif, yang secara langsung menutup peluang bagi fresh graduate.

“Isu yang kita saksikan di lapanga, buka lowongan pekerjaan maksimal 35 tahun dan minimal pengalaman 2 tahun. Untuk fresh graduate berarti tidak punya kesempatan untuk bekerja?” ujarnya. 

Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, Komisi E mendesak Pemprov Jatim agar segera melakukan revitalisasi total terhadap 16 Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) se-Jatim.

Puguh menekankan bahwa menu pelatihan lama, seperti menjahit atau membuat kue, sudah tidak relevan dan harus diganti dengan kurikulum berbasis standar industri dan kompetensi digital.

“Kita meminta untuk dilakukan revitalisasi materi pelatihan, yang dilakukan itu sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia industri seperti sekarang,” kata Puguh Wiji Pamungkas.

Ia mendorong Disnaker bersinergi langsung dengan industri untuk memetakan kebutuhan manufaktur, sekaligus mengapresiasi program pusat yang menyediakan 20.000 kesempatan magang bagi sarjana yang digaji UMP selama 6 bulan sebagai solusi jangka pendek.

“Hari ini era persaingan itu semakin ketat. Siapa yang bisa adaptif siapa yang bisa relevan terhadap perubahan zaman ya dia akan survive,” pungkasnya.

Komisi E berkomitmen mengawal intervensi kebijakan, termasuk program jaminan sosial sepanjang hayat yang menyediakan perlindungan mulai dari ibu hamil hingga lansia. (*)