TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo yang menolak LPJ APBD 2024 membentuk koalisi baru, yaitu Koalisi Sidoarjo Maju yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem dan PPP serta PDIP.

Ketua DPD Golkar Adam Rusydi bersama anggota Fraksiny seperti Warih Andono, Wahyu Lumaksono juga hadir dalam deklarasi Koalisi Sidoarjo Maju. 

Kemudian Gerindra, Achmad Muzayyin, Kayan dan Bambang Pujianto, dari PAN, ada Emir Firdaus, Bangun Winarso, Ketua PKS Denny Haryanto, Zakaria Dimas Ketua NasDem Sidoarjo dan dari PDIP diwakili Tarkit Erdianto dan Suyarno.

Hanya dari Fraksi PKB dan Partai Demokrat yang tidak bergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju ini. 

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi mengatakan bahwa Koalisi Sidoarjo Maju terbentuk karena ada kesamaan visi diantara ketua partai. Ia menilai selama ini, penggunaan anggaran APBD kurang efektif.

Koalisi Sidoarjo Maju memandang bahwa pelaksanaan APBD 2024 memang sudah memuat sejumlah capaian yang patut dihargai, namun belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. 

"Ini juga sebagai catatan kepada eksekutif bahwa dalam pembahasan KUA PPAS (APBD 2026) harus mengakomodir rekomendasi dari teman-teman dewan," ucap Adam dalam konferensi pers Koalisi Sidoarjo Maju di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).

Menurut Adam, Koalisi Sidoarjo Maju ini bukan pada arah oposisi, melainkan karena ada kesamaan visi diantara ketua-ketua partai untuk mendukung pembangunan Sidoarjo.

Dia mencermati bahwa program penanggulangan banjir masih berada dalam tataran rencana dan wacana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Waru, Taman, tanggulangin, sedati, dan Porong selalu menjadi “pelanggan tetap” genangan dan banjir musiman. 

Bahkan saat ini, muncul titik-titik banjir baru yang sebelumnya tidak pernah terdampak, seperti beberapa desa di Kecamatan Krian, Tulangan, Prambon dan Tarik. "Ini mencerminkan sistem drainase tidak diperbarui sesuai perkembangan tata ruang dan pertumbuhan kawasan," ungkapnya.

Selain itu, program 100 ribu lapangan kerja baru juga tidak disertai indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Apakah melalui investasi, padat karya, BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata. 

Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprihatinkan. Banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belajar yang tidak memadai. 

"Infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari harapan publik. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga dan logistik usaha kecil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa," tutup Adam Rusydi yang juga anggota DPRD Jatim. (*)