TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah menyiapkan langkah besar untuk menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, M. Ainur Rahman, memaparkan konsep Master Plan Penanganan Banjir Sidoarjo yang kini memasuki tahap akhir.

Menurut Ainur, penyusunan master plan ini melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga Pemkab Sidoarjo.

“Kita sudah menyusun master plan dan akan segera disampaikan. Hal-hal teknis juga sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait karena menyangkut kewenangan lintas pemerintahan,” ujar Ainur, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, penanganan banjir di Sidoarjo tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa sungai dan saluran besar merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, master plan penanganan banjir ini bisa segera kami presentasikan,” tambahnya.

Ainur menegaskan, penyusunan master plan ini merupakan janji politik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Keduanya berkomitmen menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas pembangunan daerah.

“Ini sudah menjadi pedoman utama dalam arah kebijakan penanganan banjir di Sidoarjo,” jelasnya.

Ainur yang juga Plt. Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, memaparkan beberapa poin penting dalam master plan tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah pembersihan sungai dan normalisasi saluran air di berbagai wilayah yang menjadi penyebab banjir. 

“Tahun 2026 nanti kita akan bersinergi dengan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Program ini akan difokuskan pada kebutuhan dasar, termasuk normalisasi drainase yang menjadi kewenangan desa,” paparnya.

Ia berharap sinergi antar level pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat bisa berjalan maksimal.

“Mudah-mudahan dengan bergerak bersama, penanganan banjir di Sidoarjo bisa lebih cepat dan tuntas,” ucapnya. (*)