TIMES SURABAYA – Tak cukup melapor ke Polda Jatim, Organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas) kembali melaporkan Wakil Wali Kota Armuji ke DPRD Surabaya terkait polemik kasus nenek Elina, beberapa waktu lalu. 

Menurut Ketua Umum DPP Madas, Moh Taufik, konten kasus tersebut telah membuat keresahan di masyarakat dan dinilai menyudutkan Ormas Madas. 

“Beberapa hari terakhir, ada persoalan yang membuat ramai di masyarakat termasuk di sosial media, berkaitan pengusiran tindakan beberapa oknum yang membongkar rumahnya nenek Elina," ungkap Taufik, Senin (5/1/2026). 

"Ada framing yang kami duga dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya, seolah-olah Madas yang melakukan tindakan itu. Padahal dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas," sambungnya.

Maka dari itu, Taufik meminta DPRD Surabaya memanggil Armuji untuk memberikan klarifikasi secara terbuka, agar persoalan tidak berkembang menjadi stigma negatif.

"Kami sangat dirugikan, seolah-olah Ormas Madas bahkan kesukuan Madura di framing arogan atau premanisme, padahal itu tidak benar,” katanya. 

Lebih lanjut, laporan tersebut perlu Taufik lakukan, karena ia menilai, DPRD masih menjadi saluran aspirasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami yakin, DPRD Surabaya masih tegak lurus pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)