TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Menganggapi berbagai persoalan di lapangan, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, menyoroti pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan kualitas program.

Sementara itu, di sisi eksekutif, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan perlunya komunikasi satu pintu sebagai kunci keberhasilan.

Berdasarkan laporan kasus keracunan dan keluhan di lapangan, Sri Wahyuni menegaskan bahwa sejumlah kejadian terkait MBG sudah dievaluasi serta menegaskan bahwa program MBG sejatinya baik, namun pelaksanaannya perlu perbaikan.

"Di beberapa kabupaten dikumpulkan untuk dievaluasi," ujar Sri Wahyuni, politisi Partai Demokrat itu.

Ia juga menyebutkan beberapa temuan evaluasi yang harus jadi catatan penting, seperti sterilisasi alat makan dan makanan kemasan yang tidak boleh bercampur.

"Beberapa yang belum memenuhi standar ada catatan-catatan. Peringatannya harus sesuai standar dari pusat. Itu kemarin yang dievaluasi," tutupnya, seraya menekankan perlunya pengawasan ketat untuk menjaga kualitas.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, membenarkan adanya pengawalan ketat terhadap program ini. Emil menyatakan, saat ini sudah ada 920 dapur MBG yang beroperasi, sementara 2.100 lainnya masih dalam pemantauan. Ia mewanti-wanti, jika ada dapur yang progresnya lambat, pemerintah pusat tidak akan segan melakukan rollback.

"Program MBG ini program strategis yang sangat besar. Kami semua bekerja keras, dan memang perlu komunikasi satu pintu agar tidak simpang siur," jelas Emil, Senin (29/9/2025).

Emil juga menjelaskan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan, termasuk dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami rutin berkoordinasi, bahkan lewat WhatsApp, dengan BGN. Jadi mohon dimaklumi, memang komunikasi kita lakukan satu pintu," katanya, memastikan bahwa pendekatan ini dilakukan untuk menjamin koordinasi yang lebih terarah.

Dengan sinergi ini, DPRD Jatim berperan sebagai pengawas kualitas, sementara Pemprov memastikan pelaksanaan program berjalan efisien. Emil optimistis dengan pendekatan ini, MBG bisa sukses dan memberi dampak ekonomi luas, sementara Sri Wahyuni terus mendorong perbaikan demi tujuan program yang berorientasi pada masa depan anak Indonesia. (*)