TIMES SURABAYA, SURABAYA – Aksi demonstrasi, Sabtu (30/8/2025) malam yang berujung pada kerusakan fasilitas umum dan bangunan Gedung Negara Grahadi, yang merupakan cagar budaya disorot oleh berbagai pihak. 

Menurut Drs. Sumarno M.Hum., Dosen Pendidikan Sejarah FISIPOL Unesa, kerusakan salah satu ikon bersejarah di Surabaya ini menunjukkan bahwa aksi demo sudah kebablasan, atau bahkan disusupi oleh oknum-oknum yang tidak memahami tujuan asli dari demonstrasi.

"Demo seharusnya memprotes DPR dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, tapi kalau sampai membakar fasilitas umum bahkan cagar budaya, itu sudah kebablasan," ujar Sumarno yang merupakan Tim Ahli Cagar Budaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2017-2024, Senin (1/9/1025). 

Kepada TIMES Indonesia ia menegaskan, merusak cagar budaya sama artinya dengan merusak milik bangsa sendiri. Menurutnya, benda-benda cagar budaya, seperti Gedung Grahadi, tidak memiliki ganti dan akan menjadi warisan berharga untuk anak cucu.

"Tidak ada gantinya jika benda cagar budaya sampai rusak. Cagar budaya akan menjadi warisan anak cucu kita," tegasnya.

Grahadi Terbakar, Nilai Cagar Budaya Tetap Aman

Sumarno, Dosen Pendidikan Sejarah FISIPOL Unesa yang juga Ahli Cagar Budaya. (FOTO: Humas Unesa)

Meski terjadi kebakaran, Sumarno memastikan bahwa kerusakan yang terjadi pada Gedung Grahadi tidak mengurangi nilai cagar budayanya. Ia menjelaskan bahwa bagian yang terbakar bukan merupakan zona inti dari bangunan.

"Gedung Grahadi yang terbakar bukan zona inti, jadi masih bisa dianggap aman, tidak mengurangi nilai cagar budaya," jelasnya.

Karena dalam bangunan cagar budaya, lanjutnya, terbagi menjadi tiga zona, yakni zona inti, yang sulit diubah kecuali untuk renovasi, zona penyangga dan pendukung.

"Setiap zona memiliki kriteria khusus jika hendak diubah atau direnovasi," katanya.

Lebih lanjut, Sumarno menekankan pentingnya peran koordinator demonstrasi untuk menjaga fasilitas umum dan warisan cagar budaya. Ia mengakui bahwa sulit untuk mengendalikan penyusup yang datang saat demo. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

"Demo yang disusupi itu yang sulit, makanya koordinator harus tegas. Bilang jika semua kegiatan direkam CCTV, diciduk, dan sebagainya. Biar mikir jika mau merusak fasum atau cagar budaya," ungkapnya.

"Salam demo dengan akal sehat, perilaku terpuji, tujuan tercapai," pungkas Sumarno. (*)