https://surabaya.times.co.id/
Berita

Khofifah: 99 Persen Koperasi Merah Putih di Jatim Merupakan Koperasi Baru

Jumat, 22 Agustus 2025 - 14:48
Khofifah: 99 Persen Koperasi Merah Putih di Jatim Merupakan Koperasi Baru Gubernur Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional di Bidang Pangan pada Kamis (21/8/2025). (FOTO: Dok. Humas Pemprov Jatim)

TIMES SURABAYA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan capaian program Koperasi Merah Putih di Jatim.

Capaian tersebut didapat dari progres yang berjalan sejak program ini pertama kali dicanangkan hingga pertengahan Agustus 2025.

Menurut Khofifah, saat ini terdapat 8.420 atau 99 persen dari total 8.494 unit Koperasi Merah Putih yang berbadan hukum merupakan koperasi baru. Sedangkan sisanya sebanyak 74 unit merupakan pengembangan.

"68 sudah mulai beroperasi di kabupaten/kota seluruh Jawa Timur," ujar Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional di Bidang Pangan pada Kamis (21/8/2025).

Dalam pelaksanaan Program KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), Khofifah mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Rata-rata, KDKMP menghadapi persoalan di permodalan.

"99 persen KDKMP di Jawa Timur merupakan koperasi baru, rata-rata permodalannya di bawah Rp2 juta, sehingga diperlukan penguatan modal," ujarnya.

Mengatasi kendala ini, Khofifah menawarkan beberapa solusi. Pertama, berbagi proses dengan sejumlah lembaga keuangan baik Himpunan Bank Negara (Himbara), Danantara, maupun Bank Pembangunan Daerah. 

"Berbagi proses ini tentu nanti akan sangat terkait. (Misalkan) Bulog ini apakah akan konsinyasi, dan seterusnya," kata dia.

Khofifah juga menyinggung soal skema pembayaran pasokan barang. Seperti diketahui, sejumlah komoditas yang akan diperjualbelikan melalui KDKMP dipasok dari beberapa BUMN, di antaranya beras SPHP dari Bulog, gas Elpiji dari PERTAMINA Patra Niaga, pupuk dari Pupuk Indonesia.

"Jikalau skema pembayarannya adalah cash on delivery, maka memang butuh modal yang besar," kata dia.

Untuk hal tersebut, Khofifah menawarkan skema pembayaran konsinyasi. Di mana BUMN memasok komoditasnya, sementara KDKMP menyediakan lapaknya.

Dalam sistem konsinyasi, KDKMP selaku pihak penjual tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk berjualan. Sementara pendapatan KDKMP berasal dari bagi hasil atas penjualan komoditas yang sudah dipasok BUMN sesuai angka yang disepakati.

"Barang yang disuplai BUMN dapat menggunakan skema konsinyasi dan bisa diberikan harga lebih murah. Memang kalua misalkan gula dari Bulog dan dana dari ID Food ini sebagai solusi permasalahan modal sehingga KMP hanya sediakan gerai dan rak untuk display," ucap dia. 

Solusi lainnya, Khofifah mendorong adanya perlakuan khusus kepada KMP yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden. Salah satunya dengan pemanfaatan dana CSR dari perbankan untuk penguatan modal koperasi.

"Dana CSR untuk pendampingan bisnis, tata kelola, dan dana promosi untuk makeup gerai dan mencantumkan logo bank pada gerai tersebut," terang Khofifah.

Cara ini, kata dia, sudah diterapkan koperasi di Jabon, Sidoarjo. Koperasi tersebut memasang logo bank BRI di gerainya. "Kalau itu bisa diikuti dengan yang lain, tentu akan bagus," kata dia. 

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapreasi capaian program KDKMP yang dipaparkan Khofifah. Dia berharap capaian ini bisa pula diterapkan oleh provinsi lain.

"Semoga ini (capaian Jatim) bisa menjadi pilot project daerah lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Zulkifli mengakui memang masih banyak hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, dia menilai peran satgas sangat penting. 

"Perlunya satgas itu untuk membina. Jika bisa, saya minta tiga tahun dibina," ucap Zulkifli. (*)

Pewarta : Lely Yuana
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Surabaya just now

Welcome to TIMES Surabaya

TIMES Surabaya is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.