TIMES SURABAYA, SURABAYA – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur diwarnai kritik tajam dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. 

Juru bicara Fraksi PAN, Suli Da'im, menyoroti penurunan belanja daerah yang dinilai dapat menghambat pencapaian target pembangunan. 

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN merasa R-APBD 2026 belum secara jelas mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur.

"Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 belum dapat menjelaskan rencana alokasi anggaran, ini akan mempengaruhi capaian apa dalam RPJMD Jawa Timur," kata Suli. 

Suli juga menyoroti ketidaksesuaian prioritas anggaran dengan tema RKPD 2026, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi. Menurut Fraksi PAN, alokasi anggaran untuk tiga pilar utama tersebut belum terlihat eksplisit.

Kemandirian pangan, yang seharusnya menjadi perhatian, justru dinilai kurang terakomodasi. Fraksi PAN menyoroti anggaran Jaringan dan Irigasi yang hanya sebesar Rp44,7 miliar, angka ini dianggap "jauh dari cermin dukungan ketahanan pangan." 

"Kami meminta penjelasan bahwa ketahanan pangan bukan soal ketersediaan, tetapi bagaimana menciptakan ketersediaan dengan dukungan pada sektor penghasil pangan, seperti infrastruktur agraria misalnya irigasi, embung dan sejenisnya," tambah Suli.

Lebih lanjut, Fraksi PAN menyoroti penurunan drastis pada belanja modal. Dalam dokumen tersebut, belanja modal diproyeksi turun dari Rp3,1 triliun pada 2025 menjadi Rp1,7 triliun pada 2026, artinya ada penurunan sekitar Rp1,4 triliun.

Menanggapi hal ini, Suli Da'im mendesak Pemprov untuk bijak dalam mengalokasikan belanja daerah agar lebih produktif. Belanja modal perlu ditingkatkan demi mendongkrak pendapatan daerah. 

"Kami mendorong Pemerintah Provinsi agar bijak dalam pagu belanja daerah untuk dialokasikan lebih produktif dan tidak hanya berfokus dalam Belanja operasi yakni Barang dan Jasa," pungkasnya. (*)