TIMES SURABAYA, SURABAYA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftakhul Akhyar, mengirimkan surat tabayun kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyusul beredarnya undangan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama ke-100 kalender Masehi yang mencantumkan namanya. 

Surat tersebut dikirim pada Senin, 26 Januari 2026, sebagai respons atas berbagai pertanyaan publik terkait keabsahan undangan kegiatan yang direncanakan berlangsung pada 31 Januari 2026 di Istora Senayan, Jakarta.

Surat resmi itu diawali dengan salam dan doa, seraya memohon agar Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan dalam setiap ikhtiar menjaga kemaslahatan jam’iyah. 

Dalam substansinya, KH Miftakhul Akhyar menyampaikan bahwa sejak Senin (26/1/2026) dirinya menerima banyak pertanyaan dari berbagai pihak mengenai kebenaran undangan Harlah NU ke-100 tersebut.

“Disampaikan dengan hormat bahwa pada hari Senin, 26 Januari 2026, telah diterima banyak pertanyaan dari berbagai pihak terkait kebenaran undangan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Masehi sebagaimana terlampir,” demikian salah satu bagian surat tersebut.

Atas dasar itu, Rais Aam PBNU meminta agar pihak terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka guna menghindari kesalahpahaman di tengah warga Nahdliyin maupun masyarakat luas. 

Surat tabayun KH Miftakhul Akhyar kepada Gus Yahya

Permintaan klarifikasi ini disebut sebagai langkah tabayun, atau upaya mencari kejelasan secara bijak dan beradab dalam menyikapi persoalan internal organisasi.

Dalam suratnya, KH Miftakhul Akhyar juga mengingatkan kembali dinamika yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2025. Ia menyebut, pada pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, pada Jumat pagi, 26 Desember 2025, telah ditegaskan pentingnya pelaksanaan rapat pleno PBNU sebagai tindak lanjut atas hasil rapat konsultasi Syuriyah bersama para Mustasyar yang digelar sehari sebelumnya.

Menurutnya, rapat pleno dipandang sebagai forum resmi dan strategis untuk menata kembali komunikasi serta pengambilan keputusan penting di tubuh PBNU, terutama yang berkaitan dengan agenda besar organisasi. 

Penegasan serupa kembali disampaikan pada Senin, 12 Januari 2026, ketika rencana kegiatan tanggal 31 Januari 2026 mulai dibicarakan.

“Pada saat itu kembali dipertanyakan kapan agenda Rapat Pleno akan dilaksanakan. Namun pertanyaan tersebut dijawab dengan usulan pelaksanaan Rapat Gabungan, yakni Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah,” tulis KH Miftakhul Akhyar dalam suratnya.

Selain itu, Rais Aam PBNU menyatakan hingga kini masih menunggu tanggapan atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah dikirimkan sebelumnya. 

Surat tersebut, menurutnya, merupakan hasil musyawarah bersama dua Wakil Rais Aam, yang dimaksudkan sebagai ikhtiar meredakan kegaduhan internal serta mengembalikan suasana kebersamaan di lingkungan PBNU sebagaimana pada awal masa kepengurusan.

Ia berharap, surat permohonan maaf yang telah disampaikan itu dapat menjadi penutup polemik, sekaligus membuka ruang rekonsiliasi agar roda organisasi dapat kembali berjalan secara harmonis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam bagian lain, KH Miftakhul Akhyar turut menyinggung perihal draf undangan kepada Presiden Republik Indonesia yang hanya ditandatangani oleh dua pihak. Ia menilai, secara organisatoris, undangan semestinya ditandatangani oleh empat pihak sebagaimana praktik yang lazim dilakukan PBNU selama ini.

Pertimbangan tersebut, kata dia, bukan semata soal administrasi, melainkan juga demi menjaga marwah organisasi, sekaligus memberi pesan kepada Presiden dan masyarakat bahwa kepengurusan PBNU berada dalam kondisi normal dan solid. 

Namun, ia menegaskan bahwa sebelum penandatanganan dilakukan, terdapat prosedur organisasi yang harus dipenuhi, yakni melalui penyelenggaraan rapat pleno.

Atas dasar berbagai pertimbangan itu, Rais Aam PBNU berharap agar rencana penyelenggaraan Harlah NU ke-100 pada 31 Januari 2026 dapat dipertimbangkan kembali. 

Ia membuka kemungkinan agar peringatan tersebut dilaksanakan pada waktu lain setelah seluruh mekanisme organisasi dijalankan secara lengkap dan musyawarah internal mencapai kesepahaman.

“Hal yang terpenting saat ini adalah agar Jam’iyah dapat berjalan dengan baik, tertib, serta sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik,” tulisnya.

Di akhir surat tabayun, KH Miftakhul Akhyar menyampaikan doa dan harapan agar Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh jajaran PBNU, serta meridai setiap ikhtiar yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. (*)