TIMES SURABAYA, KEDIRI – Bawaslu Kabupaten Kediri mewaspadai sejumlah temuan yang sebelumnya terjadi pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif lalu.  Langkah kewaspadaan dan mitigasi dilakukan agar temuan pelanggaran tersebut tidak kembali terjadi pada Pilkada Kediri 2024 nanti. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saifuddin Zuhri menuturkan bahwa sejumlah pelanggaran yang terjadi pada Pilpres dan Pileg tersebut antara lain terkait politik uang, penghitungan dan rekapitulasi suara, pelanggaran APK dan terkait netralitas ASN. 

Saifuddin menuturkan pada masa penghitungan dan rekapitulasi suara, terdapat temuan perbedaan rekapitulasi antara PPK dan PPS yang akhirnya mengharuskan penghitungan ulang.

Sedangkan temuan terkait alat peraga kampanye, temuan pelanggaran banyak terjadi pada baliho-baliho yang digunakan selama masa kampanye. 

"Untuk pelanggaran netralitas ASN, ada dua ASN yang kita rekomendasikan ke KASN. Tapi masih dalam tahap pelanggaran ringan," tuturnya, Minggu (18/08/2024).

Saifuddin berharap temuan pelanggaran tersebut tidak kembali terjadi pada Pilkada Kediri 2024 nanti. Ia mengingatkan semua peserta kontestasi Pilkada Kediri 2024 bisa mentaati aturan yang berlaku. "Jika banyak yang melanggar, demokrasi kita bisa tercederai," tambahnya. 

Sebagai langkah mitigasi, mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi di Pilkada Kediri 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan yang ada memanfaatkan indeks kerawanan pemilu (IKP). 

IKP ini berfungsi sebagai dasar yang memungkinkan Bawaslu untuk melakukan penilaian mendalam terhadap potensi kerawanan yang dapat mempengaruhi integritas Pemilu. Dengan memanfaatkan pendekatan pencegahan, IKP ini bagi Bawaslu Kabupaten Kediri ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih serius. 

IKP untuk Pemilihan Tahun 2024 dirancang untuk mengevaluasi potensi kerawanan melalui 4 (empat) dimensi utama. Masing-masing dimensi ini terdiri dari 12 sub Dimensi, dan 61 Indikator yang secara spesifik mengukur berbagai aspek yang mempengaruhi integritas dan kualitas pemilihan. 

" 4 dimensi, terutama 3 dimensi yang ada di Kabupaten Kediri. Yakni dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan, dimensi sosial politik. Sementara untuk dimensi kontestasi tidak termasuk," jelasnya. 

Dengan pendekatan sistematis ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko secara efektif, sehingga langkah-langkah pencegahan dan mitigasi dapat diambil untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. (*)