TIMES SURABAYA, SURABAYA – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur (Jatim) tutup atau berhenti beroperasi hingga awal 2026 ini.

Penutupan terjadi di berbagai daerah, seperti Bojonegoro, Blitar, Sampang, Ngawi, dan Kota Malang. Jumlahnya mencapai puluhan.

Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak mengatakan, ada SPPG yang sempat beroperasi dan kemudian ada yang jeda karena masalah administratif pencairan dana sehingga menjadi penyebab berhentinya operasional. 

Tetapi, ada juga SPPG yang sudah berproses, namun memang belum beroperasi. Ada pula yang sempat dihentikan karena adanya permasalahan. 

"Lebih detail lagi, biar satu pintu yang menyampaikan biar BGN (Badan Gizi Nasional)," kata Wagub Emil di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Ia mengatakan, Pemprov Jatim akan menjembatani komunikasi antara pengelola SPPG, Ketua Satgas MBG, dengan Badan Gizi Nasional. Pemprov Jatim juga akan melakukan pertemuan yang membahas hal tersebut dalam waktu dekat.

"Beberapa SPPG yang tutup, kita ingin pastikan apakah sebabnya karena operasional SPPG itu sendiri ada beberapa hal yang belum dipenuhi sebagai catatan dari BGN atau ini disebabkan oleh hal yang sifatnya lebih administratif," ungkap Emil.

"Kami mohon waktu mengumpulkan ini, kita di Grup Satgas SPPG ini selalu ada update," tambahnya.

Ia memastikan distribusi MBG kepada siswa di sekolah tidak terganggu oleh peristiwa tersebut karena dialihkan ke SPPG lain yang terdekat.

"Selama ini diupayakan dihandle oleh SPPG lain yang terdekat kalau sekolah itu sudah biasa menerima MBG," ujarnya.

Emil pun membuka data sejumlah SPPG yang sudah mulai beroperasi sejak 8 Januari 2026 kemarin.

Contoh di Kabupaten Gresik yang sudah mulai beroperasi sejak 8 Januari 2026 ada 38 SPPG dan 27 SPPG yang mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 2026.

"Kami selalu terupdate," katanya.

Kemudian, juga ada beberapa SPPG yang sedang mengkoordinasikan pencairan dana. 

"Kami terus menjembatani untuk komunikasi antara Ketua-ketua Satgas kabupaten kota dengan perwakilan BGN yang ada di Jawa Timur," jelas Emil.

Ia yakin bahwa program ini akan terus berjalan tanpa mengesampingkan pemenuhan gizi bagi para siswa.

"Menurut saya, BGN pasti akan memperhatikan kebaikan dari masing-masing siswa-siswi," ujarnya.

BGN Perketat Standar Dapur MBG 

Sementara itu, BGN sendiri menyatakan akan menutup SPPG yang tidak sesuai standar. BGN mengeluarkan tiga kali peringatan.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta mengungkapkan, kewajiban Dapur MBG atau SPPG yang wajib dipenuhi adalah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), mengingat masih adanya temuan bakteri e-coli di udara beberapa SPPG.

BGN dalam waktu dekat akan mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) yang tegas mengenai dapur-dapur yang dinilai tidak sesuai standar.

"Kami akan memberikan peringatan kesatu, kedua, dan ketika peringatan ketiga kami akan tutup," kata Nanik pada Kamis (8/1/2026).

Hal itu dikatakan merupakan langkah mewujudkan nol insiden keamanan pangan MBG pada 2026. (*)