TIMES SURABAYA, SURABAYA – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur kembali mengalami kenaikan pada awal 2026. Dalam rentang waktu satu hari, jumlah kasus baru bertambah lebih dari 30 ekor. 

Data Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat, pada 25 Januari 2026 terdapat 803 kasus PMK, yang kemudian meningkat menjadi 839 kasus pada 26 Januari 2026. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 221 ekor sapi dilaporkan telah pulih, sementara ratusan lainnya masih dalam penanganan.

Hingga saat ini, 605 ekor sapi masih berstatus sakit dan menjalani perawatan intensif. Selain itu, dampak PMK juga menyebabkan delapan ekor sapi mati, serta lima ekor sapi harus dipotong paksa sebagai langkah pengendalian agar virus tidak menyebar lebih luas. 

Situasi ini menunjukkan bahwa PMK masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternakan di Jawa Timur, terutama di tengah meningkatnya mobilitas ternak.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak lagi bersifat reaktif semata.

Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, dalam penanganan ini perlu adanya pendekatan pengembangan struktural dan penguatan kapasitas untuk membangun ketahanan sektor peternakan secara berkelanjutan.

Kata Ony, kebijakan penanganan PMK harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, kesejahteraan peternak, serta kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur.

Pendekatan jangka panjang dinilai lebih efektif dibandingkan pola darurat yang selama ini diterapkan.

“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus. Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ujar Ony, Rabu (28/1/2026).

Fokus utama yang ditekankan Ony adalah vaksinasi PMK secara berkala. Ia merekomendasikan agar Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun, disertai penyusunan standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.

Dukungan anggaran, menurutnya, harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana.

Selain itu, Ony menyoroti pentingnya ketahanan pakan untuk menekan dampak ekonomi PMK. Ia mendorong pengembangan sistem peternakan terintegrasi dengan pertanian rakyat melalui pemanfaatan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan lokal, serta pembangunan pabrik pakan ayam murah dengan skema BUMD atau kerja sama swasta.

Dalam upaya peningkatan kapasitas peternak, Ony juga mengusulkan pembentukan Pusat Layanan Teknis Biosekuriti dan Penanganan PMK di daerah sentra produksi ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember. 

"Pusat layanan ini diharapkan menjadi sarana pendampingan peternak terkait sanitasi kandang, deteksi dini gejala PMK, isolasi ternak sakit, hingga manajemen vaksinasi," jelasnya.

Tak kalah penting, Ketua DPC PDIP Kabupaten Tuban itu menekankan perlunya digitalisasi data dan sistem pelaporan PMK berbasis real-time untuk mendukung pemetaan zona risiko dan respons cepat.

Komisi B DPRD Jatim akan memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin, sekaligus mendorong insentif, regulasi, dan penganggaran agar PMK masuk sebagai program prioritas strategis. 

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menekan kasus PMK, tapi membangun sektor peternakan Jawa Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ungkap anggota DPRD Jatim Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro ini. (*)