TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur,  Dr. Lia Istifhama, M.E.I., melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan (Kundapil) di Jawa Timur.

Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, melakukan audiensi serap aspirasi membahas inventaris Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation dan pendamping program Klinik Badan Usaha Milik Desa (Klinik BUMDesa).

Kunjungan kerja ini difokuskan pada penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ketahanan pangan berbasis desa.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam merespons amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Dalam audiensi bersama KIP Foundation, Ning Lia menegaskan pentingnya revitalisasi dan profesionalisasi pengelolaan BUMDes agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

“BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi desa semata, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan sosial desa. Keterlibatan BUMDes dalam program Makan Bergizi Gratis adalah peluang emas untuk memperkuat peran desa dalam ketahanan pangan nasional dan pengentasan gizi buruk di daerah,” kata Ning Lia, Senin (7/4/2025).

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang akan menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya anak-anak sekolah dan balita. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia bahan pangan lokal yang segar, sehat, dan berkualitas, sehingga mendorong perputaran ekonomi desa secara langsung," sambung Lia Istifhama.

Dalam diskusi tersebut, juga dibahas pentingnya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, perbaikan tata kelola, serta integrasi antara produksi pangan lokal dengan kebutuhan program MBG yang berbasis wilayah. Model sinergi yang diusulkan mencakup pembentukan jejaring logistik antar-BUMDes, digitalisasi sistem distribusi, dan pelibatan masyarakat desa sebagai mitra produksi pangan sehat.

Ning Lia juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI akan terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan desa, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Menurutnya, pendekatan yang holistik dan partisipatif adalah kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program nasional di tingkat akar rumput.

“Desa adalah fondasi bangsa. Bila desa kuat, negara akan kokoh. Oleh karena itu, kami di DPD RI akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan dan ekonomi desa, termasuk melalui skema-skema kolaboratif seperti ini,” tegas Ning Lia, yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan NU dan tokoh muda Nahdliyyin yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat ini.

"Kunjungan kerja bersama KIP Foundation ini menjadi titik awal sinergi berkelanjutan dalam membangun desa yang mandiri, produktif, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045," harap Ning Lia.

Direktur Program Klinik BUMDesa KIP Foundation, Nova Hariyanto, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan harapan agar kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama DPD RI, dapat terus diperkuat dalam rangka memberdayakan BUMDes di Jawa Timur utamanya dalam peran aktif mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

 “Kami dari KIP Foundation melalui Klinik BUMDesa mendorong agar BUMDes diberi ruang dan dukungan penuh untuk berpartisipasi dalam program nasional ketahan pangan dan program MBG. Jika ini dikawal dengan baik, bukan hanya gizi anak bangsa yang terjamin, tapi juga ekonomi desa akan naik kelas, dan daya tahan pangan nasional menjadi lebih kuat,” kata Nova.

Sementara, Founder KIP Foundation, Ari Kusuma menjelaskan juka pemberdayaan BUMDes berbasis ketahanan pangan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025, sejalan dengan tujuan mendukung program MBG.

"Seiring dengan arahan Presiden Indonesia, Kementerian Desa, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai pengalokasian 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, kami dari KIP Foundation siap mendukung program MBG, khususnya melalui pemberdayaan desa produktif," ungkapnya.

Ari menambahkan bahwa BUMDes memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan.

Melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha, KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan co-production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“BUMDesa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam program MBG, dan kami percaya bahwa kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menghasilkan dampak yang signifikan,” jelasnya.

Salah satu strategi utama yang akan diterapkan dalam program ini yakni pemberian bantuan alat pendukung usaha, peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelola BUMDes, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan sinergi, BUMDesa dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” harapnya.

"Kami apresiasi kunjungan kerja Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama M.E.I., kami berharap hasil pertemuan hari ini berbagai aspirasi dan usulan bisa disampaikan Ning Lia saat rapat DPD RI dengan pemangku kebijakan pusat," pungkas Ari. (*)