TIMES SURABAYA, SURABAYA – Sejumlah langkah Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak, khususnya solar untuk nelayan, dinilai sudah tepat. Namun demikian, Pertamina diminta mewaspadai penyimpangan yang dilakukan oknum.

"Sementara ini saya lihat apa yang dilakukan Pertamina sudah tepat. Hanya saja, pembeli dengan barcode apakah digunakan untuk usaha atau ditimbun, itu belum terdeteksi. Juga untuk usaha atau dijual lagi, belum terlacak juga," kata Ciplis Gema Qoriah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Selasa (12/8/2025).

"Masih ada kemungkinan terjadinya moral hazard dari pihak nelayan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), maupun pihak tertentu yang memainkan peran di black market," kata Ciplis menambahkan.

Selama ini, Pertamina sudah membatasi distribusi solar secara massif lewat aplikasi My Pertamina dan digitalisasi solar dilakukan dengan hanya melayani masyarakat yang punya barcode. 

Sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi yang diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Salah satunya adalah untuk usaha perikanan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diverifikasi serta direkomendasikan organisasi perangkat daerah.

Begitu juga budidaya ikan skala kecil memerlukan verifikasi dan rekomendasi organisasi perangkat daerah.

Ciplis meminta Pertamina memperhatikan beberapa hal dalam distribusi, antara lain data penerima, harus valid supaya terhindar salah sasaran. Ini membutuhkan kerja sama dengan Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial Jember.

"Data penerima harus diikuti atau di-tracing secara berkala, supaya anak atau keturunan dari keluarga nelayan juga terlacak, apakah penghidupannya juga nelayan atau sudah berpindah pekerjaan. Ini bertujuan untuk mengetahui butuh atau tidak solar bersubsidi," kata Ciplis.

Ciplis juga menyarankan data nelayan sebagai pekerja ataupun pemilik moda serta alat nelayan harus tercatat. Dengan demikian tidak terjadi kekeliruan sasaran penerima.

"Peran Pertamina, tidak hanya sekadar lembaga distributor solar. CSR Pertamina bisa untuk membantu membeli peralatan yang dibutuhkan nelayan, bahkan mungkin bisa sampai ke hilirisasi produk ikan. Namun, penggunaan dana CSR harus jelas kegunaannya, siapa yang menjalankannya dan outcomenya seperti apa. Masuk ke data nasional," kata Presiden. 

Dosen Ubaya Soroti Akar Model Subsidi 

Di sisi lain, Bambang Budiarto, Dosen Ekonomi Universitas Surabaya, menyoroti akar masalah yang lebih mendalam.

Menurutnya, kegagalan dalam distribusi solar bersubsidi seringkali disebabkan oleh model subsidi itu sendiri yang melekat pada komoditas, bukan pada individu.

"Dalam memberikan subsidi, harus melekat pada orang, jangan melekat pada barang," ujar Bambang.

Ia menjelaskan, bahwa pendekatan subsidi pada barang, di mana produk dijual murah ke masyarakat, rentan disalahgunakan dan sulit dikontrol.

Ia mengakui berbagai upaya Pertamina, seperti program CSR dan digitalisasi, sudah dilakukan. Namun, ia menilai masalah penyimpangan masih terus terjadi. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh 'keahlian masyarakat dalam memanipulasi', baik dari sisi kelengkapan administratif maupun penyalahgunaan dokumen.

Bambang menegaskan, solusi yang paling efektif adalah dengan memastikan barcode hanya diberikan kepada orang yang betul-betul memenuhi kriteria.

Pendekatan ini diyakini dapat meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan pemerintah akan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)