TIMES SURABAYA, SURABAYA – Penutupan akses utama jalur nasional Gumitir di Banyuwangi, yang vital menghubungkan Jatim bagian selatan dengan wilayah lainnya, telah menimbulkan kemacetan parah dan mengganggu denyut ekonomi lokal. Merespons keluhan masif dari masyarakat dan pelaku usaha, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi permanen. Permasalahan ini menyoroti kerentanan logistik daerah dan mendesak prioritas pada stabilitas jalur distribusi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Mahdi, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap dampak penutupan jalur yang berlangsung sejak Jumat (25/7/2025) ini. Kemacetan panjang, yang membuat kendaraan harus antre berjam-jam, telah menghambat mobilitas warga dan distribusi barang. 

"Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait penutupan jalur yang menyebabkan kemacetan parah. Ini harus segera dicari solusinya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama," tegas Mahdi, Sabtu (26/7/2025).

Penutupan jalur Gumitir, yang merupakan arteri utama bagi transportasi barang dan penumpang dari dan menuju Banyuwangi, berdampak langsung pada sektor ekonomi. Kelompok-kelompok pelaku usaha, termasuk pedagang dan penyedia jasa logistik, merasakan betul kerugian akibat terhambatnya distribusi dan berkurangnya mobilitas konsumen. Kondisi ini secara tidak langsung juga memengaruhi harga komoditas dan ketersediaan barang di pasaran lokal.

Dari sisi legislatif, DPRD Jatim tidak hanya menyoroti dampak kemacetan semata, melainkan juga efek domino terhadap perekonomian regional. Penutupan jalur ini menghambat pasokan dan pengiriman barang, utamanya produk pertanian dan perikanan, yang merupakan andalan ekonomi Banyuwangi. Waktu tempuh yang membengkak berimbas pada biaya operasional yang melonjak bagi sektor logistik dan transportasi, serta risiko kerusakan komoditas yang rentan.

Anggota dewan mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk berkolaborasi mencari jalur alternatif yang lebih efektif atau mempercepat perbaikan di titik penutupan. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik dalam sosialisasi informasi kepada masyarakat dan pengguna jalan mengenai kondisi terkini jalur serta alternatif yang bisa digunakan. Hal ini penting untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar dan menjaga kelancaran roda ekonomi.

"Program-program pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, memang penting. Namun, pemerintah juga harus memikirkan mitigasi dampak selama proses pembangunan berlangsung. Masyarakat tidak boleh dikorbankan," pungkas Mahdi. 

Penutupan jalur Gumitir ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov Jatim untuk lebih matang dalam merencanakan pembangunan infrastruktur vital, termasuk menyiapkan opsi cadangan yang memadai untuk menjaga konektivitas dan stabilitas ekonomi daerah. (*)