TIMES SURABAYA, SURABAYA – DPRD Jawa Timur memastikan perubahan APBD 2025 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. 

Legislatif memastikan penghapusan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dan dialihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa arah kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 benar-benar difokuskan untuk kepentingan rakyat. 

Menurutnya, setiap program yang diusulkan diarahkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang saat ini paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” ujar Deni, Kamis (4/9/2025).

Salah satu langkah nyata yang diambil DPRD Jatim adalah menghapus anggaran kunjungan kerja dan diklat ke luar negeri pada tahun 2025. Dana tersebut dialihkan untuk membiayai program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Sepanjang tahun 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Deni menambahkan, DPRD Jatim berkomitmen mengawal program-program prioritas, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. 

Dirinya juga menepis isu adanya kenaikan gaji maupun tunjangan anggota dewan dalam P-APBD tahun ini.

“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, juga menegaskan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar resmi dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat.

“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako. Sejauh itu,” ujar Yordan, yang juga merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim dari Dapil Surabaya.

Menurut Yordan, keputusan tersebut lahir dari kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif bila langsung menyasar kelompok masyarakat kecil, terutama mereka yang masuk kategori desil satu dan dua atau keluarga miskin.

“Terkait penganggaran, yang kemarin kita bicarakan tentang anak-anak desil satu dan desil dua kategori miskin ditambah. Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Yordan, alokasi juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat. Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak,” tegas Yordan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD Jatim ingin memastikan hasil kajian dan kebijakan anggaran bisa memberi manfaat nyata. 

“Hasil kajian kita, beberapa kegiatan lebih efektif dialihkan dalam bentuk yang bisa langsung diterima masyarakat,” ujar Yordan yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya. (*)