TIMES SURABAYA, JAKARTA – Ikatan Ahli Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menjalin kemitraan dengan Systemiq Lestari Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Senin (25/11).

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan profesionalisme dalam pengelolaan sampah dan memperkuat sistem yang berkelanjutan di Indonesia.

Ketua Umum IATPI, Endra S. Atmawidjaja, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jejaring pada isu global seperti green economy, circular economy, dan perubahan iklim.

"Pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya bagi pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah," ujar Endra.

Widharmika Agung, dari Partner Systemiq, mengungkapkan apresiasinya terhadap kerja sama ini.

“Ini merupakan suatu kesempatan luar biasa untuk bisa bekerja sama dengan IATPI karena selaras dengan nilai-nilai kami di Systemiq,” ucap Widharmika.

Langkah selanjutnya, kedua pihak akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pembagian tugas, ruang lingkup, dan skema pendanaan dengan melibatkan lembaga donor serta pihak terkait lainnya.

Program ini direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2025 setelah seluruh persiapan selesai dilakukan.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, akan digelar pelatihan untuk mencetak tenaga ahli di bidang pengelolaan sampah serta pelaksanaan proyek percontohan di 2-3 kota menggunakan pendekatan pengelolaan sampah terintegrasi. Proyek tersebut juga akan mengadopsi praktik terbaik dari program yang saat ini dijalankan oleh Systemiq, termasuk di Banyuwangi.

Melalui kemitraan ini, IATPI dan Systemiq menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Harapannya, program ini tidak hanya menciptakan dampak lingkungan yang positif tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. (*)