TIMES SURABAYA, SURABAYA – Dengan gawai di tangan dan internet di genggaman, generasi digital-sebutan bagi Gen Z yang lahir 1997-2012 dan Gen Alpha yang lahir mulai 2013 saat ini menjadi kelompok usia paling rentan terhadap eksploitasi digital.

Dalam kesehariannya, mereka menyerap informasi, mencipta konten, dan terhubung tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu tersembunyi risiko besar: jejak digital yang terus-menerus dikumpulkan, disimpan, dan dimonetisasi oleh platform-platform ekonomi digital.

Dari aplikasi belajar hingga media sosial, data pribadi generasi digital ini menjadi komoditas yang diperdagangkan dalam sistem yang nyaris tanpa transparansi.

Ironisnya, di tengah euforia konektivitas, hak privasi justru terabaikan, menjadikan generasi digital rentan terhadap pelacakan, manipulasi algoritmik, bahkan eksploitasi ekonomi yang terselubung.

Hak privasi merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM, hak fundamental yang menjamin individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka, terbebas dari intervensi atau pengawasan tanpa persetujuan.

Dalam konteks platform digital, hak privasi mencakup perlindungan terhadap data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan oleh aplikasi, situs web, maupun layanan daring lainnya.

Termasuk informasi yang tampak remeh seperti lokasi, preferensi tontonan, hingga interaksi di media sosial, yang sering diolah untuk tujuan komersial, analisis perilaku, atau bahkan pengambilan keputusan otomatis berbasis algoritma.   

Isu ini menjadi krusial karena platform digital tidak hanya menjadi ruang bermain dan belajar bagi Gen Z dan Gen Alpha, tetapi juga menjadi arena di mana identitas, pilihan, dan kebiasaan mereka dimonetisasi secara sistemik.

Tanpa perlindungan yang memadai, generasi digital berisiko kehilangan kendali atas jejak digitalnya, menjadi target manipulasi, atau mengalami pelanggaran hak tanpa sadar. Ini sebuah ancaman yang tidak kasat mata, tetapi berdampak sangat nyata.

Pada platform digital, pelanggaran hak privasi sering terjadi melalui yang paling umum pengumpulan data secara berlebihan (excessive data collection). Ini terjadi saat aplikasi meminta akses ke kamera, mikrofon, atau lokasi, bahkan ketika hal itu tidak relevan dengan fungsi utama aplikasi.

Selain itu, banyak platform menerapkan pelacakan daring (online tracking) melalui cookies, fingerprinting, atau teknologi lain yang merekam perilaku pengguna lintas situs dan aplikasi. Mirisnya, generasi digital tanpa sadar sering turut berkontribusi terhadap pelanggaran ini.

Mereka cenderung mengabaikan syarat dan ketentuan layanan, memberikan persetujuan tanpa membaca, atau membagikan informasi pribadi secara terbuka di media sosial.

Fakta bahwa generasi digital adalah digital native justru menciptakan paradoks tersendiri. Keterampilan teknis yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesadaran kritis terhadap etika digital dan perlindungan hak.

Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menganggap berbagi informasi secara daring adalah bagian alami dari kehidupan sosial sebuah norma yang membentuk kebiasaan oversharing tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Selain itu, kultur instan dan keinginan mendapat pengakuan sosial melalui likes, followers, atau views sering kali membuat generasi digital rela menukar privasi dengan popularitas. Dalam situasi seperti ini, Gen Z dan Gen Alpha bukan hanya korban, tetapi juga bagian dari sistem yang memperkuat pola konsumsi dan eksposur data pribadi secara masif.

Di tingkat individu, pelanggaran hak privasi digital berisiko hilangnya kontrol atas data pribadi seperti lokasi, preferensi, dan interaksi daring. Selain itu, generasi digital juga menghadapi ancaman serangan digital yang berdampak pada kesehatan mental, mulai dari perundungan siber, doxxing, hingga tekanan psikologis akibat pemantauan berlebihan yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Di tingkat masyarakat dan negara, ketimpangan digital (digital inequality) semakin dalam ketika jejak digital mulai digunakan sebagai parameter akses terhadap layanan publik atau sistem skor kredit. Ini merugikan kelompok muda dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah.

Lebih jauh, absennya regulasi yang secara khusus melindungi hak digital generasi muda menunjukkan adanya tantangan besar membangun kerangka kebijakan yang progresif dalam literasi digital, perlindungan data, dan keamanan digital nasional yang inklusif terhadap kelompok muda.

Melindungi hak privasi digital generasi digital bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Generasi yang tumbuh dalam dunia maya layaknya ruang publik kedua ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa perisai, tanpa pemahaman kritis, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Mereka bukan sekadar pengguna, tetapi warga digital yang berhak atas ruang aman, transparan, dan adil. Jika negara ingin membentuk masa depan digital yang inklusif dan demokratis, maka investasi terbaiknya adalah membangun kesadaran, literasi, dan perlindungan hak privasi bagi para generasi digital hari ini. (*)

***

*) Oleh : Jani Purnawanty, Dosen & Peneliti FH Unair, Pulitzer Centre ISF 2022-2023 Grantee tema Climate Change.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.