TIMES SURABAYA, SIDOARJO –  Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak Bupati Subandi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sidoarjo. Desakan ini muncul setelah kontingen Sidoarjo gagal memenuhi target pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025 (Porprov Jatim).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D dengan KONI Sidoarjo dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (14/7/2025).

"KONI ini sudah gagal total. Kenapa tidak ada permintaan maaf? Malah cenderung tidak mengakui kegagalannya. Kami akan mengirimkan rekomendasi secara tertulis agar Bupati dan Disporapar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh," tegas Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori.

Hearing tersebut dihadiri oleh Ketua KONI Sidoarjo Imam Mukri dan Kepala Disporapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto. Sementara dari Komisi D hadir Bangun Winarso, Zahlul Yussar, Tarkit Erdianto, Sutaji, dan Pratama Yudhiarto.

Sekretaris Komisi D, Zahlul Yussar, juga menyoroti minimnya kepedulian KONI terhadap nasib atlet. Salah satu contoh, kata dia, adalah saat lima medali emas dibatalkan usai dikalungkan kepada atlet, namun KONI tidak menunjukkan itikad kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi atlet tersebut.

"Di daerah lain, pengurus KONI sigap memberikan pendampingan. Tapi di Sidoarjo, kesannya para atlet dan cabor berjuang sendiri tanpa dukungan berarti dari KONI," kritik Zahlul.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua KONI Sidoarjo Imam Mukri menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan kinerja mereka dalam ajang Porprov Jatim 2025.

"Kami akui belum sempurna. Kami sudah membentuk tim koordinator di tiap kabupaten/kota tempat pertandingan, seperti Malang Kota, Kepanjen, Kanjuruhan, dan Batu," kata Imam.

Ia mengatakan persiapan Pusat Latihan Kabupaten (Puslatkab) jangka panjang memang dibutuhkan, namun untuk melaksanakan hal tersebut butuh dukungan anggaran maksimal.

Imam juga menyebut bahwa KONI Sidoarjo sudah beberapa kali berkirim surat protes ke KONI Provinsi terkait pembatalan medali dan masalah teknis lainnya. 

Selain itu, pihaknya juga menyadari perlunya perbaikan komunikasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga (pengkab cabor) demi memperbaiki sistem pembinaan dan koordinasi ke depan.

"Kami berterima kasih atas masukan dari dewan. Ke depan kami akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan seluruh cabor," pungkas Imam Mukri. (*)