surabaya – Alarm peringatan berbunyi keras bagi deretan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Di tengah ancaman hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 6 Triliun akibat regulasi baru, kontribusi BUMD yang tercatat hanya menyumbang 2 persen ke kas daerah memicu kritik legislatif.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, menilai pengelolaan BUMD Jatim masih jauh dari optimal. Mantan Wali Kota Kediri dua periode itu menyampaikan temuan tersebut dalam evaluasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim.

Menurut Abdullah, terdapat dua persoalan utama dalam tubuh BUMD, yakni disorientasi penyaluran kredit dan lemahnya kinerja pejabat struktural.

Sorotan diarahkan kepada PT Jamkrida Jatim yang akan menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp 300 miliar. Abdullah mempertanyakan arah bisnis perusahaan penjaminan tersebut. Ia menilai, Jamkrida belum sepenuhnya menjalankan mandat awal sebagai penjamin kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak bankable.

Berdasarkan evaluasi pansus, portofolio Jamkrida justru didominasi penjaminan kredit konsumtif atau multiguna, bukan sektor produktif. Abdullah membandingkan kondisi itu dengan praktik di Jawa Tengah yang dinilai lebih fokus pada pembiayaan produktif.

“Jamkrida dilahirkan untuk menjamin UMKM yang kurang dipercaya bank, bukan memperbesar kredit konsumtif. Angkanya besar, tetapi tidak sesuai dengan tujuan awal Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat UMKM,” ujarnya.

Baca juga

Kasus Telur dan Roti Tak Layak, PDIP Jatim Minta Pengawasan MBG Diperketat

Selain aspek bisnis, Abdullah juga menyoroti tata kelola internal BUMD. Ia meminta jajaran direksi dan komisaris memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan akuntabel.

Ia menegaskan, posisi komisaris tidak boleh hanya formalitas tanpa kontribusi nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai tidak produktif, menurutnya, perlu segera dilakukan agar tidak membebani keuangan daerah.

Di sisi lain, Fraksi PAN mendorong Bank Jatim meningkatkan perannya dalam memperkuat ekosistem BUMD. Meski mencatat laba Rp 1,26 triliun dan menyetor dividen sekitar Rp 440 miliar, Abdullah menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan sesuai potensi yang dimiliki.

Ia juga membuka peluang agar Bank Jatim menjadi penggerak sinergi antar-BUMD, termasuk melalui dukungan permodalan apabila dibutuhkan.

Ke depan, Pansus DPRD Jatim turut mengupayakan pengamanan Participating Interest (PI) minimal 10 persen dari Petrogas agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh porsi yang dinilai lebih proporsional.

Baca juga

Gubernur Khofifah Resmikan Instalasi Pengolahan Air SPAM Mojolagres

Terkait rencana pembentukan BUMD Pariwisata, Abdullah menyatakan dukungan dengan catatan pengelolaan dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja.

Menurutnya, optimalisasi BUMD menjadi krusial di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Ia menilai, tanpa kontribusi signifikan dari BUMD, kemampuan pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik akan terbatas.

“BUMD Jatim memiliki potensi, tetapi pengawasannya harus diperkuat. Jika ingin berkontribusi lebih besar terhadap PAD, manajemen harus bekerja terukur dan berorientasi hasil,” ucapnya. (*)