TIMES SURABAYA, SURABAYA – Rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. 

Atas penetapan tersebut, Adies Kadir bakal mundur dari jabatan Wakil Ketua sekaligus anggota DPR.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Komisi III di DPR RI. Ia mengaku sedih karena harus meninggalkan kursi dewan. 

"Tentunya hal ini sebenarnya membuat saya juga agak sedih karena Komisi III ini sudah seperti rumah kedua saya. Sejak 2014 saya menjadi anggota DPR saya tidak pernah pindah-pindah komisi, sampai dengan saat ini sudah masuk periode ketiga, saya selalu berada di Komisi III," ujar Adies, dikutip Selasa (27/1/2026). 

Ia berjanji akan menjaga kepercayaan yang diberikan dan menjaga konstitusi di Indonesia. "Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai porsinya," tegasnya. 

Sementara itu, kabar ini disambut positif oleh rekannya yang duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. 

Menurutnya, Adies Kadir bukan sekadar politisi, melainkan sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan hukum.

"Profesor Adies Kadir dibesarkan dari keluarga hakim. Beliau telah dipercaya menjadi anggota DPR RI selama tiga periode sejak 2014," ungkap Fathoni yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. 

Latar karier Adies yang dimulai sebagai advokat profesional, kemudian membawanya menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, hingga menyandang gelar Guru Besar bidang Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, membuat Fathoni yakin bahwa rekannya adalah sosok yang teruji.

"Pengalaman panjang tersebut saya yakin akan membawa energi baru bagi pemikiran hukum progresif di lingkungan Mahkamah Konstitusi," tutur Fathoni. 

Lebih lanjut, katanya, Adies Kadir memiliki kemampuan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau partai politik.

"Insya Allah, ketika bertugas di MK nanti, beliau akan menjadi hakim yang profesional dan menjaga muruah institusi," ucapnya. (*)