TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Bupati Sioarjo Subandi turun langsung memantau pembagian bantuan pangan beras tepat sasaran dan layak konsumsi. Bupati Subandi melihat langsung pembagian bantuan pangan beras di tiga desa, yaitu Desa Mulyodadi ada 154 penerima, Desa Ploso ada 175 penerima dan Desa Candinegoro ada 174 penerima bantuan. Masing-masing dari mereka mendapat 20 kilogram, pada periode Juni-Juli 2025 dengan total mencapai 10.040 kilogram beras.

Bupati Subandi mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat dengan kualitas mediuam berkualitas baik sehingga sangat layak dikonsumsi. Ia mengingatkan bantuan beras digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dijual kembali.

“Tadi saya sudah mengecek langsung beras yang dibagikan ini berkualitas baik dan layak konsumsi,” kata Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan monitoring pembagian beras bantuan pangan, Senin (28/7/2025).

Bupati Subandi juga mengingatkan masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar segera mendaftarkan diri melalui kepala desa setempat.

“Monggo, bagi bapak/ibu yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau KIS, segera daftarkan diri agar kesehatan panjenengan tercover,” ucap Bupati Subandi dihadapan emak-emak yang sedang antri untuk mendapatkan bantuan beras di Balai Desa Mulyodadi.

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan program pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kehadiran Bupati Subandi disambut antusias warga. Isnaini, warga Dusun Nggabus, Desa Mulyodadi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima.

“Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Bupati. Saya senang sekali, apalagi Pak Bupati datang langsung. Bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sidoarjo didampingi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Eni Rustianingsih, Kepala Dinas Sosial Misbahul Munir, Camat Wonoayu, serta kepala desa dan perangkat desa terkait. (*)