TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya (PP IKA UM Surabaya) menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika sosial-politik yang ditandai dengan aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral, intelektual, dan kebangsaan.

Ketua Umum PP IKA UM Surabaya, Dr. Suli Da’im, S.Pd., SM, MM, menegaskan lima poin sikap penting yang perlu diperhatikan semua pihak.

Pertama, PP IKA UM Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan dalam peristiwa unjuk rasa.

“Kehilangan satu nyawa manusia adalah kehilangan yang sangat berharga, dan tidak boleh dianggap sepele dalam kehidupan berbangsa,” demikian pernyataan resmi PP IKA UM Surabaya.

Sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan terpisah, Suli Da'im menyatakan, 

"Kepolisian harus berani melakukan reformasi internal secara serius agar aparatnya benar-benar hadir sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan dan korban,” ujarnya. 

Ketiga, negara ditegaskan memiliki kewajiban menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana diatur dalam konstitusi. 

Menurut Suli, ini merupakan hak-hak dasar warga negara yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi, bukan justru dihambat atau diperlakukan represif.

Keempat, seluruh alumni UM Surabaya diimbau untuk menahan diri dari tindakan anarkis, provokatif, atau kekerasan yang hanya memperkeruh suasana. Perbedaan pendapat, menurut PP IKA UM Surabaya, merupakan hal wajar dalam demokrasi, namun tetap harus disampaikan dalam koridor hukum, moral, dan akhlak mulia.

Kelima, IKA UM Surabaya mengajak mahasiswa dan alumni untuk menciptakan kondisi bangsa yang damai, tenang, dan berkeadilan. 

“Kami juga mengajak mahasiswa dan alumni UM Surabaya untuk bersama-sama menciptakan kondisi bangsa yang tenang, damai dan berkeadilan. Dialog yang sehat, musyawarah, dan saling menghormati adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan tanpa menambah luka baru,” ucap Suli.

Ia menambahkan kedepannya semua pihak mampu menahan diri, menjaga kondusivitas, serta mencari jalan keluar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Pernyataan sikap itu ditandatangani di Surabaya pada 1 September 2025 oleh Ketua Umum PP IKA UM Surabaya Dr. Suli Da’im, S.Pd, SM, MM, dan Sekretaris Jenderal Khoirul Anam, M.Sos. (*)