TIMES SURABAYA, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai sorotan publik setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Tia Subekti menilai kebijakan tersebut perlu mendapat evaluasi menyeluruh agar tujuan utama program tidak melenceng dari harapan.

Menurut Tia, sejak awal diluncurkan program MBG sudah menimbulkan pro dan kontra. Meski tujuan utamanya mulia, yakni memperbaiki gizi masyarakat, menekan angka kematian, dan meningkatkan kesejahteraan, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan banyak persoalan.

“Yang perlu dicek kembali adalah implementasinya seperti apa,” ujarnya.

Tia menjelaskan, terdapat sejumlah indikator penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, efektivitas, yaitu apakah program benar-benar mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, efisiensi, menyangkut kesesuaian antara anggaran yang besar dengan hasil yang dicapai. Ketiga, ketepatan, sebab dampak jangka panjang program MBG dinilai masih belum terlihat jelas.

Selain itu, aspek pemerataan dan pengawasan juga perlu diperkuat. Tia menyoroti bahwa di beberapa daerah pihak yang dilibatkan dalam distribusi makanan belum sepenuhnya kompeten. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah, termasuk risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

Meski menyampaikan kritik, Tia menilai program MBG tetap relevan dan perlu diteruskan. Mengingat pemerintah sudah mengalokasikan dana besar, membentuk badan khusus, serta merekrut sumber daya manusia untuk menjalankannya.

“Pemerintah sudah investasi dana sebanyak itu, ada badan tersendiri untuk mengurusi, kemudian sudah rekrutmen SDM sebanyak itu. Jika dihentikan akan sangat sayang sekali,” jelasnya.

Sebagai solusi, Tia Subekti merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan. Hal ini penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi benar-benar merata dan sesuai standar di seluruh daerah. (*)