TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai penjuru Jawa Timur menyemut di depan Gedung DPRD Jatim, Senin (19/1/2026) sore. Aliansi BEM Nusantara Jatim datang membawa rapor merah untuk sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari isu Pilkada hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator BEM Nusantara Jatim, Deni Oktaviani Pratama, menyoroti tajam rencana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD. Menurutnya, hal ini adalah langkah mundur bagi kedaulatan rakyat.

"Jika hari ini Pilkada dipilih anggota Dewan, itu kemunduran demokrasi," tegas Deni di lokasi aksi.

Ia mempertanyakan hilangnya hak suara rakyat dalam menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Deni menilai mandat tersebut seharusnya tetap berada di tangan masyarakat, bukan diwakilkan.

"Bagaimana rakyat yang seharusnya memilih pemimpin, justru dikembalikan ke DPRD?" lanjutnya.

Tak hanya soal politik, massa juga mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program ini gagal secara eksekusi karena banyaknya laporan siswa yang keracunan, sekaligus dianggap membebani kas negara.

"MBG ini bukan solusi. Faktanya banyak siswa kita terkena racun," ungkap Deni.

BEM Nusantara mendesak pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran. Daripada digunakan untuk program yang dinilai tidak efektif, mahasiswa menuntut dana tersebut digeser untuk sektor pendidikan yang lebih mendesak.

"Ini pemborosan anggaran negara. Seharusnya dialokasikan ke pendidikan," tambahnya.

Aksi ini merupakan gabungan mahasiswa dari Banyuwangi, Malang, Surabaya, Bojonegoro, Tulungagung, Kediri, hingga Situbondo. Selain isu di atas, mereka juga membawa tuntutan terkait lingkungan dan penolakan terhadap UU HAM yang baru disahkan 2 Januari lalu.

Deni menegaskan bahwa DPRD Jatim memiliki kewajiban moral untuk mengawal aspirasi ini hingga ke pusat.

"Harapannya DPRD bisa mengakomodir aspirasi kami yang mementingkan rakyat Jawa Timur," pungkasnya. (*)