TIMES SURABAYA, JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan kesiapan bekerja sama dengan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dalam upaya menguak fakta terkait peristiwa kekerasan pada demonstrasi Agustus 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa TNI membuka pintu bagi tim pencari fakta untuk memperoleh keterangan, termasuk dari prajurit TNI, sepanjang melalui prosedur resmi.

“Apabila dalam prosesnya diperlukan data ataupun keterangan dari prajurit TNI, tentu hal tersebut akan diatur melalui mekanisme resmi sesuai prosedur hukum dan tata cara yang berlaku,” ujar Freddy saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).

Freddy menegaskan bahwa TNI memegang prinsip keterbukaan dalam rangka mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. “Prinsipnya, TNI terbuka dan siap bekerja sama dalam rangka mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM,” ucapnya.

Dukungan pada Transparansi dan Kepentingan Bangsa

Menurut Freddy, komitmen TNI tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga bentuk dukungan nyata untuk memastikan fakta peristiwa Agustus benar-benar terungkap.

“Setiap inisiatif untuk mengungkap fakta yang berorientasi pada kebenaran, transparansi, serta kepentingan bangsa tentu kita akan dukung sepanjang dilaksanakan sesuai koridor hukum,” tegasnya.

Tim Independen LNHAM

Sebelumnya, enam lembaga HAM nasional mengumumkan pembentukan Tim Independen LNHAM Pencari Fakta Peristiwa Agustus. Deklarasi dilakukan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa tim ini bertugas menghimpun temuan komprehensif terkait unjuk rasa dan kerusuhan Agustus–September 2025. “Enam lembaga ini selama lebih dari sepekan sudah melakukan upaya-upaya sesuai kewenangan masing-masing, baik itu turun ke lapangan maupun berkoordinasi dengan para pihak,” kata Anis.

Sekretariat tim independen tersebut berkantor di Komnas HAM, Jl. Latuharhary Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat, dengan nomor WhatsApp (WA) pengaduan 0821 8933 5613.

Menjaga Kepercayaan Publik

Dengan terbukanya TNI terhadap proses pencarian fakta, diharapkan publik dapat melihat adanya komitmen nyata antara institusi negara, lembaga HAM, dan aparat keamanan untuk menghadirkan kebenaran. Langkah ini dinilai penting guna membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan prinsip akuntabilitas ditegakkan dalam peristiwa yang menelan korban tersebut.(*)