TIMES SURABAYA, SURABAYA – Dampak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya hingga saat ini masih terasa, antrean panjang terjadi di penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Giimanuk dan arah sebaliknya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan penambahan kapal penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk guna mengatasi kemacetan akibat antrean kapal.

Namun, usulan ini dinilai kurang tepat oleh Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Menurut Bambang, permasalahan utama bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan kekurangan dermaga.

“Bukan kapal yang ditambahkan, seharusnya dermaga yang diperbanyak. Saat ini kapal yang ada 58 kapal yang terdaftar namun hanya 26 yang beroperasi karena dermaganya terbatas,” tuturnya, Sabtu (2/8/2025).

Bambang mengatakan, satu pasang dermaga dapat melayani empat kapal sekaligus. Oleh karena itu, penambahan dermaga dianggap sebagai solusi yang lebih efisien dan murah dibandingkan pembelian atau penambahan armada kapal baru.

“Kalau dermaga ini ditambah, maka kapal-kapal yang sekarang tidak beroperasi bisa digunakan. Tidak perlu menambah kapal lagi. Cukup menambah satu sampai tiga pasang dermaga,” kata Bambang.

Bambang juga menyarankan agar pemerintah segera menambah tiga pasang dermaga hingga tahun depan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan jika jalan tol di wilayah tersebut sudah beroperasi. 

“Yang sekarang ini lebih dari 50 persen kapal enggak bisa beroperasi karena kekurangan dermaga. Itu aja,” pungkasnya.

Ia berharap di tahun depan minimal ada tiga dermaga, sehingga antrian panjang tidak terjadi. Sementara saat ini Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk  4 dermaga yang beroperasional.(*)