TIMES SURABAYA, SURABAYA – Puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang memutuskan putus sekolah di kawasan Malang Raya menjadi sorat perhatian serius legislatif Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, tidak hanya melihat ini sebagai data statistik, melainkan sebagai ironi yang memerlukan intervensi mendalam. Ia mendesak adanya penguatan dialog dan pendampingan menyeluruh dari pihak sekolah dan orang tua, sebagai benteng utama penyelamat generasi muda. Politikus dari Fraksi PKS ini, mengungkapkan kekhawatirannya atas potret ini. 

"Ini menjadi potret yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun jumlahnya belum besar, tapi kalau dibiarkan bisa jadi tren. Anak-anak yang sudah diterima di SMK Negeri bisa putus sekolah, ini kan ironi,” ujarnya. 

Berdasarkan data dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri Kabupaten Malang, 27 siswa telah putus sekolah di sembilan SMK Negeri di wilayah tersebut untuk tahun ajaran 2024/2025. Jika ditambah dari Kota Malang dan Kota Batu, angkanya mencapai 30 siswa.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu, penyebab klasik masih mendominasi yaitu masalah ekonomi dan minimnya motivasi belajar. Namun, ia menekankan bahwa persoalan ekonomi seharusnya dapat diatasi. 

"Kalau alasannya ekonomi, pemerintah sebenarnya sudah banyak memberikan dukungan. Selain BOS, ada juga BPOPP, program PIP, dan beasiswa-beasiswa lain dari Pemprov. Tinggal bagaimana sekolah mampu mengakses dan mendampingi siswa dengan tepat,” katanya.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, Puguh menyoroti vitalnya peran sekolah dan lingkungan dalam membentuk atmosfer belajar yang kondusif. Ia berpandangan, hilangnya semangat belajar pada siswa bisa jadi indikasi kurangnya dukungan memadai dari guru, wali murid, dan lingkungan sosial. 

"Saya kira kepala sekolah, guru, dan wali murid harus lebih sering berdialog. Jangan hanya seremonial, tapi benar-benar mendampingi anak-anak. Kalau mereka tidak termotivasi, artinya lingkungan sekolah belum cukup inspiratif,” tegas Puguh. 

Dalam langkah taktis, Puguh mendorong Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Malang Raya untuk segera bertindak. Ia menilai, Malang yang dikenal sebagai pusat pendidikan di Jatim, seharusnya tidak mengalami kenaikan angka putus sekolah. Sebagai solusi jangka pendek, ia juga menyinggung keberadaan "Sekolah Rakyat" di Kota Malang yang dapat dimaksimalkan untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri atau yang berisiko putus sekolah. 

Puguh berharap seluruh pihak—dinas, sekolah, dan terutama orang tua—dapat duduk bersama menyusun strategi kolaboratif untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman putus sekolah ini. (*)