TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Satgas Pengairan yang dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo yang ditugaskan membersihkan sungai dan drainase dari tumpukan sampah sudah berjalan baik. Namun untuk mencegah banjir tidak cukup hanya membersihkan sampah dan eceng gondok semata, sungai-sungai yang sudah mengalami sidementasi perlu dilakukan normalisasi. Karena kerugian akibat dari banjir ini bisa mencapai Rp12 triliun.
"Selain dibersihkan sampahnya juga dilakukan normalisasi dengan mengangkat lumpur yang menyebabkan sidementasi sungai," kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat kepada TIMES Indonesia, Jumat (25/7/2025).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong Dinas PUBMSDA Sidoarjo untuk menyiapkan alat berat yang bisa standby di setiap kecamatan, sehingga bisa memaksimal dalam melakukan normalisasi. Bukan pada saat musim hujan baru dilakukan normalisasi sungai.
"Ya paling tidak, ada satu escavator yang bisa mencover pembersihan sungai di dua atau tiga kecamatan," ungkapnya.
Ia menambahkan, jika terjadi banjir seperti beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak merugikan masyarakat. Warga tidak bisa beraktivitas dengan normal. Orang yang berjualan tidak bisa memasarkan daganganya.
Untuk bahaya banjir, potensi kerugian yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo secara agregat mencapai Rp12,6 triliun, bahaya banjir bandang sebesar Rp178,75 miliar, dan bahaya cuaca ekstrem sebesar Rp22,43 triliun.
"Kami mendorong dinas bisa melakukan normalisasi sungai sepanjang tahun, tidak hanya pada saat musim hujan. Begitu juga warga tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kita harus sinergi," pungkasnya.
Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menjelaskan, Satgas Pengairan ini disebar di empat wilayah strategis di Kabupaten Sidoarjo, yaitu wilayah barat, timur, utara, dan selatan. Setiap wilayah memiliki tiga jenis tim kerja yang dibentuk berdasarkan fokus tugasnya.
“Tim Satgas Sungai, delapan tim Satgas Drainase, dan empat Satgas Irigasi. Masing-masing wilayah kami tempatkan tiga tim yang bisa dikerahkan sesuai kebutuhan lapangan,” kata Dwi Eko
Dwi Eko menambahkan, keberadaan Satgas Pengairan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran sistem aliran air di wilayah Sidoarjo. Terlebih lagi, beberapa titik aliran sungai mengalami pendangkalan dan penyumbatan akibat akumulasi sampah dan tanaman liar seperti eceng gondok.
“Dalam praktiknya, penempatan personel bersifat dinamis. Jika suatu wilayah seperti Sidoarjo bagian barat dinilai sudah cukup terkelola dengan baik, maka tim Satgas dari wilayah tersebut bisa dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Satgas ini menjalankan tugasnya secara rutin setiap hari. Mereka menyisir saluran-saluran air, membersihkan endapan lumpur, memotong tanaman liar, serta mengangkut sampah dari sungai dan drainase. Hal ini bertujuan agar tidak ada hambatan dalam distribusi air dan potensi banjir bisa ditekan seminimal mungkin. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Risiko Banjir Capai Rp12 Triliun, DPRD Sidoarjo Desak PUBMSDA Siapkan Alat Berat di Tiap Kecamatan
Pewarta | : Syaiful Bahri |
Editor | : Deasy Mayasari |