TIMES SURABAYA, SURABAYA – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Jawa Timur, berhasil mengantarkan 25 desa di Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang menjadi Desa Tangguh Bencana Inklusi melalui program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam  Mekanisme Perencanaan Desa.

Program ini dimulai sejak September 2023 dengan tujuan membangun ketangguhan terhadap bencana di desa.

Dalam prosesnya, program tersebut menggunakan pendekatan inklusi dengan melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana (PRB).

Puncak kegiatan program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Cross Cutting Issue, dengan menghadirkan perwakilan stakeholders Kabupaten Sampang, Pasuruan dan Lumajang.

Sekda, BPBD, DPMD, juga Tenaga Ahli Pendamping Desa dan PC LPBI NU. Selain itu, BPBD jatim juga hadir.

Tak kalah penting adalah  Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB), serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program Siap Siaga pada Jumat (8/11/2024) di Kota Batu,  Malang. 

LPBI NU Jatim dan lintas lembaga penanganan kebencanaan saat acara Workshop Cross Cutting Issue di Kota Batu, Jumat (8/11/2024). (FOTO: Dok. LPBI NU Jatim)

Direktur Kesiapsiagaan BNPB RI Pangarso Suryotomo menyatakan, program yang dilakukan BNPB bersama pemerintahan Australia melalui program Siap Siaga kepada LPBI NU Jatim merupakan pembelajaran yang baik dan luar biasa.

Menurutnya, kegiatan yang harusnya dilaksanakan di 10 desa, kemudian dikembangkan menjadi 25 desa.

"Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian pula banyak ditemukan oleh pendamping desa maupun fasilitator yang terkomunikasi dengan  pemerintahan desa maupun masyarakat dengan menemukan pembelajaran baik, dan itu bukan hanya urusan bencana melainkan masalah peningkatan ekonomi yang kemudian hasilnya mendorong terhadap ketangguhan desa," katanya.

Di tempat yang sama, mewakili Pemerintah Australia, Program Manager Humanitarian DFAT, Henry Pirade menyampaikan, pihaknya sebagai mitra pemerintahan Republik Indonesia khususnya BNPB RI hingga pemerintahan di level Provinsi maupun kabupaten, mengaku sangat bersyukur bisa melanjutkan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU yang sudah terjalin sudah lama yaitu sejak 2006 lalu.

Apalagi saat ini LPBI NU telah menyelesaikan program ketangguhan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang mengedepankan gender dan inklusi.

Sementara Ketua LPBI NU Jawa Timur, Syaiful Amin mengungkapkan, bahwa dalam program ini juga memberikan dukungan bagi UMKM perempuan sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri.

Sebelum dilakukan intervensi melalui program ini, 25 desa ini dinilai terlebih dulu ketangguhannya melalui katalog PKD BNPB.

Begitu juga setelah proses fasilitasi yang menguras waktu satu tahun, penilaian PKD dilakukan lagi. Hasil signifikan didapat dari kedua penilaian. Setidaknya ketangguhan desa pasca intervensi meningkat 60 persen.

Pada PKD awal, 25 desa ini berstatus Destana Pratama, namun setelah intervensi, 25 desa masuk dalam kriteris Destana Utama.

Hanya dua kelurahan dan satu desa yang meningkat dari pratama ke madya, itupun karena yang dua itu bukan desa, namun kelurahan, di mana otonomi yang dimiliki berbeda lebih kecil dibanding otonomi yang dimiliki oleh desa, yakni dalam hal penganggaran.

Program ini pada proses akhir juga menghasilkan sebuah buku sebagai produk pengetahuan yang berisi pembelajaran-pembelajaran yag didapat selama program berlangsung.

Pasca program ini, diharapkan desa-desa dampingan bisa melanjutkan upaya-upaya ketangguhan dengan kemandirian desa, juga bisa mengembangkan ke desa-desa tetangga. Merangkul semua sumber daya yang bisa diajak untuk membangun ketangguhan secara bersama. (*)