TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Kemunculan Grup Facebook Komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Sidoarjo membuat sejumlah kalangan resah. Salah satunya Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur. Bahkan Grup Facebook LGBT terdapat ribuan anggota dan dapat diakses secara publik. Perilaku menyimpang ini tidak sesuai dengan norma dan agama.

Kasatkorwil Banser Jatim, H. Rizza Ali Faizin mendesak polisi untuk mengambil langkah tegas untuk menertibkan karena bertentangan dengan nilai keislaman, norma sosial, dan karakter Kota Sidoarjo sebagai kota santri dan ramah anak.

"Grup tersebut sudah merusak moral dan identitas generasi muda di Sidoarjo," katanya. Jumat (25/7/2025).

Pihaknya pun mendorong aparat kepolisian, khususnya unit cyber crime, untuk segera melakukan patroli siber dan menindak tegas keberadaan grup-grup tersebut. 

Ia menilai aktivitas daring yang menjurus pada perilaku seksual menyimpang dapat menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial masyarakat.

“Kami minta aparat bertindak. Jangan sampai ada pembiaran karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi daerah yang menjunjung tinggi nilai moral dan agama,” ujarnya.

Rizza juga menegaskan bahwa Banser Jatim siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta edukasi masyarakat terhadap konten-konten digital yang menyimpang dari norma sosial.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan bertindak main hakim sendiri, namun akan terus mengawal isu ini agar tidak berkembang menjadi keresahan publik yang lebih luas.

“Kami tidak mengedepankan aksi represif. Kami lebih menekankan pencegahan dan edukasi. Tapi kami juga tidak akan tinggal diam jika moral generasi bangsa terus dirusak oleh aktivitas semacam ini,” tandasnya.

Sejumlah pihak turut menyuarakan keprihatinan serupa, mengingat grup-grup tersebut diduga menjadi sarana mencari pasangan sesama jenis secara terbuka, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi perilaku remaja dan anak-anak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil terhadap keberadaan grup-grup tersebut. (*)