TIMES SURABAYA, KEDIRI – Pemberhentian pembangunan proyek infrastruktur selama beberapa hari terakhir menjadi perbincangan hangat.

Terkait hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan pemberhentian yang dimaksud bukan untuk selamanya namun hanya sementara. "Break sebentar, istirahat," ucapnya, saat melakukan di Kediri, Kamis (21/11/2024). 

Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan menyelaraskan kembali program-program antar kementrian, seperti Kementrian Pertanian, Kementerian PU, dan Kementerian teknis lainnya. Hal itu karena review tidak bisa dilakukan sendirian. 

Dody mencontohkan seperti terkait swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta pihaknya untuk berdiskusi dengan Bappenas, BPKP serta pihak lainnya. 

"Melihat big picture-nya. Nah, setelah itu baru. Nanti kita kemudian secara bersama-sama merumuskan apakah memang masih diperlukan, katakanlah, bendungan baru. Di beberapa titik yang sudah pernah kita propose (ajukan)," tambahnya. 

Dody menjelaskan jika memang tidak diperlukan, pihaknya akan merevitalisasi Bendungan yang ada untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2028 nanti. 

"Mungkin kita harus bangun jaringan irigasi, daerah irigasi, primer, sekunder, tersier. Kita juga mungkin harus beresin urusan jalan, karena kan percuma, petani yang punya sawah, demikian luas, panen tapi nggak bisa bawa panennya ke kota untuk dijual. Jadi jalan juga akan harus kita perhatikan juga," jelasnya. 

Dody Hanggodo dalam kesempatan itu sekali lagi menegaskan proyek infrastruktur bukan dihentikan. Namun lebih kepada review bersama antar kementrian. 

"Kita melihat dulu apa yang kita punya hari ini, dan apa tujuan kita ke depan. Kalau kurang ya pasti kita akan lakukan penambahan sana-sini. Semua itu karena satu, yang paling utama adalah keterbatasan anggaran. Ya mungkin saya salah ngomong. Saya siap salah, saya mohon maaf," jelasnya lagi. 

Terkait sampai kapan "break" itu akan terjadi, Dody menuturkan hal tersebut tengah dalam proses. Diharapkan proses tersebut bisa selesai saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari luar negeri. "Kemudian kita sama duduk lagi, kemudian baru nanti diputuskan," pungkas Menteri PU. (*)