TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam memajukan sektor pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Cahyo melihat keseriusan pemerintah provinsi dalam pemajuan sektor pendidikan melalui program kerja pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Wagub Emil Dardak. Pendidikan sendiri merupakan bagian penting dari Nawa Bhakti Satya Jilid II, Jatim Cerdas. 

"Jatim memiliki fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia kita dengan peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan," kata Cahyo saat Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).

Hal itu, kata dia, juga terlihat dari adanya peningkatan target pendidikan berkualitas dan merata berdasarkan indikator-indikator sesuai standarisasi pendidikan sehingga berperan dalam mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM di Jatim pada tahun 2024 mencapai 75,35.

"Kita juga bisa melihat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jatim maupun kabupaten kota yang ada di provinsi ini telah mencapai angka yang sangat baik dan cukup merata," puji Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Di sisi lain, Cahyo juga menyoroti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang tengah berlangsung.

Dia mendorong agar penyempurnaan SPMB yang berpedoman pada Permendikdasmen No 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru itu mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan hak setiap anak untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kuota jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Kemudian jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili (dulu zonasi, red) 35 persen yang terbagi antara domisili reguler 20 persen dan domisili sebaran 15 persen. Selanjutnya jalur prestasi lomba 5 persen dan jalur mutasi 5 persen.

Sementara untuk SMK, kuota afirmasi 15 persen, mutasi orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, domisili SMK 10 persen dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen. Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

Namun demikian yang menjadi catatan Cahyo Harjo adalah jumlah SMA/SMK Negeri di Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada.

"Nah, tentu kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali, untuk sekolah-sekolah swasta kita. Karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita," ucapnya.

Legislatif juga memandang bahwa peran sekolah swasta sangat strategis sehingga perlu peningkatan insentif agar kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan semakin meningkat namun bisa diakses dengan biaya pendidikan yang terjangkau.

Catatan Pekerjaan Rumah yang Tersisa 

Komisi E DPRD Jatim tak lupa memberikan sejumlah catatan. Antara lain mendorong penambahan bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada SMA/SMK negeri maupun swasta melalui skema Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Dengan tujuan, demi mengatrol kualitas sekolah agar naik kelas sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

"Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri dan juga dengan universitas dapat dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda kita untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang," ujarnya.

Cahyo memastikan akan selalu mendukung program prioritas Gubernur Khofifah yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan literasi masyarakat. 

"Ini adalah sesuai yang penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki tingkat literasi yang belum baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara maju. Maka, kami mendorong peningkatan literasi yang positif ini bisa dilaksanakan Pemprov Jatim maupun kabupaten kota," terangnya.

Ia berpesan agar pembentukan sistem pelayanan pendidikan harus berazaskan tujuan nasional bangsa. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, serta menjadikan generasi muda sebagai manusia berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencinta negara.

Sekolah Rakyat Demi Pendidikan Berkeadilan 

Beberapa waktu lalu, Komisi E DPRD Jatim juga melakukan diskusi dengan Gubernur Jatim. Pertemuan itu salah satunya membahas tentang pembentukan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Pemprov Jatim sangat berkomitmen dan telah mengajukan kepada pemerintah pusat titik-titik yang akan dibangun atau dilaksanakannya Sekolah Rakyat ini.

"Kami dari DPRD Jatim mendukung program ini, karena ini adalah komitmen yang baik dari pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk setiap masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi," ucapnya.

Apalagi Sekolah Rakyat juga ditunjang dengan sistem asrama, makan gratis dan fasilitas gratis. Selain meningkatkan kecerdasan yang memberikan keadilan pendidikan, juga dapat membentuk karakter generasi muda berkepribadian berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (*)